Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi tantangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama lembaga jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya, untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan ketiga yang dilakukan OJK tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 76,19 persen.

Sementara untuk Provinsi Lampung hasilnya di bawah nasional, dengan indeks literasi keuangan sebesar 30,97 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 61,94 persen.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan, rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

Penyebaran pertumbuhan ekonomi. Dimana daerah perkotaan memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan yang belum bisa mengimbangi dengan layanan-layanan transaksi jasa keuangan.

Aspek geografis membuat kehadiran perbankan untuk membuka layanan secara langsung menjadi terbatas. Untuk menembus batasan geografis itu dibutuhkan terobosan layanan jasa keuangan yang tidak perlu mendirikan kantor di daerah-daerah.

Jaringan komunikasi. 100 lebih desa di Provinsi Lampung belum bisa dipenetrasi oleh Agen Laku Pandai karena terkendala oleh jaringan komunikasi.

Adanya kesenjangan antara desa dan kota. Hal ini yang mendasari OJK dan perbankan dalam dua tahun terakhir untuk lebih banyak menyasar ke desa-desa guna peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga masyarakat di desa mendapat kesempatan yang sama melakukan transaksi keuangan.

"Empat faktor itu yang menjadi hambatan kita dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Tapi kita harapkan hambatan itu bisa berkurang dengan semakin banyaknya layanan digital. Karena seperti pada Agen Laku Pandai disediakan tabungan tanpa biaya administrasi, tanpa bunga, ini sangat cocok untuk masyarakat desa dan juga yang melakukan transaksi di perbankan,” ujar Bambang, saat memberikan penjelasan di kantor OJK Provinsi Lampung, Kamis (6/10/2022).

Dikatakan Bambang, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat, salah satunya menjangkau hingga ke desa dengan dibentuknya desa inklusi keuangan.

Hingga kini sudah ada delapan desa di Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai desa inklusi keuangan, yakni tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat.

Bambang menerangkan, desa inklusi keuangan dapat diresmikan jika sudah memiliki layanan keuangan minimal Agen Laku Pandai, Galeri Investasi Desa, dan agen industri keuangan non bank.

"Kita ingin masyarakat di desa bisa menikmati layanan terkait dengan perbankan dengan menghadirkan Agen Laku Pandai. Kemudian masyarakat di desa juga bisa menikmati layanan pasar modal, maka kita hadirkan Galeri Investasi Desa,” ujarnya.

"Tapi karena sekuritasnya terbatas, kita punya terobosan membuat komunitas investor desa yang nanti di sana kita buatkan sosial medianya, kita hadirkan Bursa Efek Indonesia, masuk jadi anggotanya. Kita kawal komunitas itu untuk bisa mengembangkan transaksi keuangan di pasar modal. Terobosan ini kita harapkan bisa menjangkau desa-desa lain yang lebih luas,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya baru menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen industri keuangan non bank di desa. Program Agen Perisai yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan bekerja sama BUMDes, diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

"Manfaat yang bisa didapat masyarakat yakni perlindungan terhadap risiko kerja, baik kecelakaan atau meninggal dunia. Bahkan dengan asuransi ini mereka bisa mendapatkan beasiswa,” jelasnya.

Menurut Bambang, dampak positif dari terbentuknya desa inklusi keuangan adalah masyarakat jadi memahami produk-produk lembaga jasa keuangan.

Seperti hadirnya Galeri Investasi Desa menjadi solusi bagi masyarakat desa untuk menabung saham di pasar modal dan terhindar dari jeratan investasi ilegal.

“Karena banyak informasi yang datang ke OJK, masyarakat desa memiliki uang tapi banyak ditempatkan di investasi ilegal karena mereka tertarik dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Kalau dihitung-hitung sebenarnya imbal hasil dari transaksi saham relatif lebih besar dibandingkan kalau kita menyimpan uang di perbankan. Inilah yang bisa menjadi daya tarik masyarakat di desa untuk menabung saham di pasar modal,” ucapnya.

Edukasi Pasar Modal Lewat Komunitas Investor

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Provinsi Lampung, Hendi Prayogi, mengaku fokus pada pembentukan komunitas investor di desa-desa sebagai langkah awal memperkenalkan pasar modal ke masyarakat desa.

"Kalau kita sudah membentuk komunitas investor, paling tidak mereka bisa bercerita dengan teman-temannya di desa bagaimana menjadi investor, legal atau tidak, keamanan uangnya. Jadi success story itu lebih banyak kami undang dari masyarakat desa itu sendiri supaya masyarakat desa yang belum kenal dengan pasar modal bisa lebih paham,” ujar dia.

Menurut Hendi, pendekatan melalui komunitas investor desa dinilai efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal. Sebab diakuinya, dalam upaya membentuk Galeri Investasi Desa pun terkadang tak begitu saja mudah diterima dengan baik oleh masyarakat desa.

“Begitu awal masuk langsung ditentang oleh masyarakat di sana, tetapi kami bersama OJK, Pemkab, TPAKD di tiap daerah masuk ke desa-desa menyampaikan bahwa kita investasi yang legal, barulah lambat laun diterima oleh mereka. Dalam waktu dekat kita akan meresmikan salah satu Galeri Investasi Desa di Pringsewu,” katanya.

Hendi melanjutkan, daerah-daerah dengan jumlah investor rendah menjadi prioritasnya dalam memberikan edukasi, seperti di Kabupaten Pesisir Barat yang jumlah investornya tidak sampai 500, Mesuji hanya 600 investor.

Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang memiliki investor mencapai 32.000 dan Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 26.000 investor.

BIK Momen Kejar Target Literasi-Inklusi Keuangan

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan setiap tahunnya pada Oktober, menjadi momentum upaya meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan.

Deputi Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan, Aprianus John Risnad menerangkan, di tahun 2022 kegiatan BIK mengambil tema ‘Sinergitas dan Kolaborasi Inklusi Keuangan untuk Perekonomian Lampung’atau disebut Gebyar SIGER 2022.

Dengan berbagai kegiatan dalam BIK ini diharapkan dapat membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat,mengkampanyekan  budaya  menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan, meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan,mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Serta memublikasikan dan mengoptimalkan program-program inklusi keuangan antara lain, Simpanan  Pelajar (SimPel/SimPel  iB), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) Gen 2, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Securities Crowdfunding (SCF), Peer to Peer Lending (P2P) Asuransi Mikro, Reksa Dana Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Ultra Mikro.

“Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini sebagai upaya mendorong tercapainya target nasional literasi keuangan 50 persen dan inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024,” ucap dia.

Sebagai salah satu bank swasta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eka Bumi Artha turut ambil bagian dalam BIK tahun 2022 ini dengan mensosialisasikan salah satu produk terbarunya yakni tentang metode pembayaran non tunai QRIS.

“Kami juga aktif dengan perubahan seperti transaksi nontunai. Ini bagaimana kita bertransaksi secara aman. Kita kerja sama dengan merchant-merchant untuk menerapkan QRIS, paling tidak kita awali di sepuluh merchant. Ini hal yang baru pada BIK 2022,” ujar Direktur Utama PT BPR Eka Bumi Artha, Eko Budiyono.

Selain itu, lanjut Eko, tanggal 20 September 2022 menjadi sejarah baru bagi Baank Eka karena diberikan izin oleh OJK untuk menyelenggarakan Agen Laku Pandai.

“Ini momentum yang sangat baik bagi kami. Kita juga sudah mengundang calon-calon agen kita sehingga BIK ini bisa terjalin kerja sama minimal sepuluh orang,” tuturnya. (*)

Video KUPAS TV : Menyambut Era Baru Masyarakat Pasca Pandemi