Kupastuntas.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) segera bekerja mengungkap penyebab kerusuhan di Tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 orang. TGIPF diminta sudah bisa menyimpulkan Tragedi Kanjuruhan kurang dari sebulan.

Ketua TGIPF, Mahfud Md, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Keppres itu sangat penting sebagai dasar rapat TGIPF.

Mahfud menjelaskan, tim investigasi nantinya juga akan dilakukan di setiap lembaga. 

"Karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah Keppres ini. Misal Menpora punya tim, PSSI punya tim, irwasum punya tim, itu bagus. Untuk menyelidiki itu agar terang. Lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini. Di Kemenko Polhukam tim yang dibentuk oleh presiden," ujar Mahfud.

Mahfud Md siap menjalankan perintah itu dan bakal mengusut pemberi komando dan jaringan bisnis di tragedi Kanjuruhan. TGIPF akan segera terjun ke lapangan untuk menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai hal. Mulai dari siapa yang memberi komando, hingga pertanyaan mengenai jadwal pertandingan yang tetap dilakukan di malam hari.

"Ya nanti kita olah. Kan kita harus menemui, melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa, kok bisa apa namanya jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap di malam kan itu ada jaringan-jaringan. Jaringan bisnis, ada jaringan periklanan, ya nanti kita lihat," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10).

Mahfud mengatakan TGIPF bakal menggelar rapat perdana pada Selasa malam. TGIPF bakal memetakan masalah di balik tragedi Kanjuruhan.
"Pertama ya memahami tugas sesuai dengan keppres, lalu yang kedua akan memetakan dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga bagi tugas. Sesudah itu nanti kesimpulan-kesimpulan," ujar Mahfud.

Dia mengatakan, pembagian tugas itu bisa terkait pemanggilan orang hingga penelusuran ke lokasi kejadian. Menurut Mahfud, ada banyak pihak yang terlibat dalam penanganan tragedi Kanjuruhan ini.
"Ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan dan sebagainya. Dan ada yang mempelajari peraturan UU-nya. Itu kan nanti bagi-bagi tugas," ujar Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud memastikan bahwa TGIPF akan langsung bekerja dengan menggelar rapat nanti malam. Selanjutnya, tim akan memetakan dan mengidentifikasi masalah, lalu akan berbagi tugas hingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

Presiden Jokowi juga bakal menyerahkan langsung santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk simpati dan perhatian pemerintah.

"Mungkin hari Kamis lah presiden akan ke sana, akan dikoordinasikan. Dan sampai saat ini masih tercatat 125 orang meninggal dunia dan itu masing-masing keluarganya akan diberi Rp50 juta dan akan diserahkan presiden sendiri di Jatim. Mungkin di Malang, mungkin di Surabaya sedang disiapkan teknisnya," ujar Mahfud.

Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Nico Afinta, mengakui kurangnya pengamanan dalam Tragedi Kanjuruhan. Nico pun meminta maaf atas insiden kerusuhan suporter yang menewaskan 125 orang tersebut.

"Saya sebagai Kapolda ikut prihatin, menyesal, sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang berjalan ada kekurangan," kata Nico di RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Selasa (4/10).

Nico mengatakan akan melakukan evaluasi bersama panitia pelaksana pertandingan dan PSSI. Pihaknya berharap hasil evaluasi ini bisa membuat pertandingan ke depan tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga bisa mendorong ekonomi.

"Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepakbola kedepan, pertandingan sepakbola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi," ungkapnya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan tidak ada perintah langsung dari Kapolres Malang nonaktif AKBP Ferli Hidayat kepada anggota yang bertugas untuk melepaskan tembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada AKBP Ferli soal Tragedi Kanjuruhan.

"Tidak ada perintah dari kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan tindakan excessive dengan gas air mata, tidak ada," ucap Wahyu, Selasa (4/10).

Wahyu menjelaskan, Kapolres Malang nonaktif AKBP Ferli Hidayat telah menjalankan tugasnya secara prosedural, di mana sudah ada tindakan antisipasi dengan memberikan arahan langsung kepada para personel yang bertugas saat apel sebelum pertandingan.

Menurutnya, tindakan pencegahan itu sudah disiapkan oleh AKBP Ferli sebelum laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan dilaksanakan.

"Sudah disampaikan pada saat apel lima jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan preventif yang sudah dilakukan, dari internal kepolisian, kapolres melihat secara prosedural sudah dijalankan," ujarnya.

Wahyu menambahkan, selain tak memerintahkan melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai massa tersebut, Kapolres Malang nonaktif tidak menutup serta mengunci pintu keluar dari Stadion Kanjuruhan.
"Sudah kami konfirmasi Kapolres, bahwa tidak ada perintah untuk menutup pintu sehingga harapannya memang 15 menit (sebelum pertandingan usai) itu dibuka, tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci," katanya.

Selain itu, Polres Malang telah menyiapkan dua kendaraan baracuda milik Brimob Polda Jawa Timur untuk dipergunakan tim tamu saat datang maupun meninggalkan Stadion Kanjuruhan. Kendaraan itu disiapkan untuk pengamanan para pemain dan ofisial Persebaya.
"Tetapi dalam pelaksanaannya, Barakuda tidak bisa keluar karena massa di luar sangat banyak. Kejadian pertama, mobil tidak bisa keluar dan kedua di dalam juga ramai," tuturnya.

Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) juga telah memeriksa sejumlah anggota TNI AD yang diduga terlibat tragedi Kanjuruhan. Pemeriksaan dilakukan sejak sehari setelah kejadian.
"Sudah ada (anggota TNI AD diperiksa). (Pemeriksaan) sejak hari Minggu (2/10)," kata Danpuspomad Letjen Chandra Sukotjo, Selasa (4/10).

Chandra menyampaikan pemeriksaan dilakukan terhadap anggota TNI AD yang di-BKO ke Kepolisian wilayah Malang. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. "Dari Kesatuan TNI AD yang di-BKO-kan ke Kepolisian Wilayah Malang untuk tugas pengamanan pertandingan tersebut. Pemeriksaan masih berlangsung," ujarnya.

Chandra belum menyampaikan berapa jumlah anggota TNI AD yang sudah diperiksa. Dia mengatakan hasil pemeriksaan seluruhnya akan disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. "Nanti Panglima TNI saja ya yang menyampaikan," imbuhnya. (Dtc/Ant)    

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 05 Oktober 2022 dengan judul "Tim Independen Usut Pemberi Komando dan Jaringan Bisnis"