Pemkab Lambar Kucurkan Rp 2,6 Miliar Tangani Dampak Inflasi

Rapat Paripurna DPRD di ruang Maghgasana sekretariat DPRD Lambar, Kamis (22/9/2022). Foto: Echa/kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) siap kucurkan anggaran Rp2,6 miliar yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan dampak inflasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin, saat rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan acara penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, Kamis (22/9/2022).
Pengalokasian anggaran tersebut sesuai dengan amanat dari Peraturan Kementerian Keuangan RI No 134 Tahun 2022 yang mengharuskan Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran DTU sebesar 2 persen.
Mad Hasnurin mengatakan, langkah konkritnya digunakan untuk bantuan sosial melalui upaya bantuan ketersediaan sarana usaha perikanan dan pembudidayaan ikan dan peningkatan ekonomi masyarakat rentan.
"Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat rentan yaitu bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Paca dan Kube Miskin, bantuan pangan bagi Lansia dan santunan bagi anak yatim. Kemudian perlindungan sosial lainnya dengan kegiatan penambahan cadangan beras pemerintah," kata Bupati.
Selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program P2L, dan pelaksanaan Operasi pasar terhadap komoditas pangan yang di harapkan mampu menekan inflasi.
"Karena terjadinya inflasi tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, terlebih terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok," katanya.
Selain itu, dampak kenaikan harga BBM juga berpengaruh kepada kenaikan harga barang, hal tersebut akan diantisipasi melalui penyesuaian Standar Satuan Harga dalam penyusunan APBD tahun 2023 sehingga pemkab Lambar akan terus berupaya secara maksimal dalam penanganan inflasi.
Strategi yang akan dilakukan diantaranya Pemkab melalui TPID melakukan koordinasi lintas sektor terkait dalam pelaksanaan monitoring, dan pengawasan secara berkala untuk ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok serta pemantauan untuk menghindari terjadinya penimbunan yang berdampak pada kelangkaan barang dan peningkatan harga barang.
"Kemudian penyampaian informasi terkait harga barang secara akurat dan update kepada masyarakat, meningkatkan cadangan pangan di masyarakat melalui pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan melaksanakan ketersediaan cadangan beras pemerintah
bekerjasama dengan Bulog, Melaksanakan operasi pasar murah pada komoditas pangan," jelasnya.
Selanjutnya mendorong kemandirian ketahanan pangan di masyarakat melalui bantuan program Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pemerintah daerah melalui Satgas ketahanan pangan secara rutin melakukan pemantauan terhadap 3 titik arus keluar masuk barang yang berada di Kecamatan Sukau, Suoh dan Sumber Jaya.
"Pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka menjamin pendistribusian kebutuhan pangan khususnya pada daerah yang sulit dijangkau sebagai salah satu upaya penanganan inflasi," pungkasnya. (*)
Video KUPAS TV : PBB Lampung Gelar Aksi Damai di Kejati Lampung Suarakan Keadilan Untuk Brigadir J
Berita Lainnya
-
Diguyur Hujan Deras, Ruas Jalan Nasional di Lampung Barat Nyaris Putus
Minggu, 06 Juli 2025 -
Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 1 Sebarus Lampung Barat Diduga Langgar Prosedur
Jumat, 04 Juli 2025 -
Dua Jamaah Haji Asal Lampung Barat Wafat, 306 Jamaah Tiba di Tanah Air
Jumat, 04 Juli 2025 -
KPU Lampung Barat Catat Penambahan 4.138 Pemilih, Total Capai 226.374 Pemilih di Triwulan II 2025
Rabu, 02 Juli 2025