Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung merekomendasikan besaran Bansos Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp515 ribu per KPM. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) menetapkan Rp300 ribu per KPM setiap bulan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, Pemprov Lampung telah mengalokasikan dana bansos sebesar Rp10,6 miliar yang diambil dari dua persen DTU.

"Awalnya besaran bansos yang akan diberikan sebesar Rp515 ribu selama tiga bulan. Tetapi akan kita samaratakan dengan bansos l dari pemerintah pusat yaitu Rp300 ribu yang akan diberikan selama tiga bulan. Jadi totalnya bantuan tersebut Rp900 ribu," kata Fahrizal, Selasa (20/9/2022).

Fahrizal mengungkapkan, untuk menghindari salah administrasi dan risiko penyimpangan, bansos berupa uang tunai tersebut akan disalurkan melalui rekening penerima di Bank Lampung.

"Kita upayakan pencairan mulai bulan Oktober. Agar lebih efisien dan bisa sekaligus pakai Bank Lampung guna menghindari kesalahan dan risiko. Untuk lansia dan disabilitas akan disiapkan skema khusus," jelasnya.

Fahrizal menerangkan, bansos akan diberikan kepada sekitar 11.877 orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan tidak menerima bantuan apapun baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Titik kritis kita adalah dalam menentukan kelompok sasaran. Jika mengacu edaran dari Menteri PMK, kita gunakan data untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Di Lampung sedikitnya 104 ribu warga miskin ekstrem, dan belum tersentuh bantuan apapun," terangnya.

Kepala BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menjelaskan, perubahan besaran bansos DTU dari sebelumnya Rp515 ribu per KPM menjadi Rp300 ribu per KPM bertujuan untuk memperluas jumlah penerima.

"Dengan perluasan tersebut diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung bisa mengalami penurunan," kata Sumitro.

Ia mengatakan, sampai saat ini sudah 12 Pemda yang mengalokasikan 2 persen DTU untuk bansos dengan nilai Rp53 miliar.

"Jika ditambah dengan 4 Pemda lagi, akan ada sekitar Rp10 miliar. Sehingga nanti dana bansos yang disalurkan kurang lebih sekitar Rp63 miliar, dan bisa mencakup sekitar 70.000 warga miskin ekstrem," jelasnya.

Sumitro meminta Pemprov Lampung melakukan pendataan secara rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh kabupaten/kota, serta menyentuh masyarakat yang benar-benar terdampak.

"Sebanyak 104 ribu warga miskin ekstrem ini akan menjadi kelompok sasaran, dan nanti akan jadi rujukan baik provinsi maupun kabupaten/kota supaya tidak tumpang tindih," ucap dia.

Penerima BLT BBM Tambah 100.211 KPM

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengungkapkan, Penerima BLT BBM di Provinsi Lampung mengalami penambahan sebanyak 100.211 KPM. Dengan penambahan tersebut, total penerima BLT BBM di Lampung 788.098 dari sebelumnya 687.887 KPM.

"Jadi ada tiga sasaran penerima BLT BBM yaitu KPM Program Keluarga Harapan (PKH), KPM sembako dan KPM PKH non penerima sembako. Penambahan 100.211 ini untuk KPM PKH non sembako," kata Aswarodi, Selasa (20/9/2022).

Ia menjelaskan, sampai saat ini realisasi penyaluran BLT BBM di Lampung berada di angka 85,57 persen atau 674.388 KPM (lengkap lihat tabel), dan ditargetkan selesai pada akhir September mendatang.

"Minggu ini kami targetkan bisa terealisasikan semua atau paling lambat pada akhir September. Tim di lapangan juga terus melakukan percepatan agar BLT BBM ini segera tersalurkan 100 persen," ujarnya. (*)

Artikel ini sudah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu, 21 September 2022 dengan judul "BPKP Rekomendasikan Rp515 Ribu Per KPM, Pemprov Tetapkan Rp300 Ribu"

Video KUPAS TV : Nasabah Pinjol Meningkat Pasca Harga BBM Naik