Ribuan kWh di Register 45 Mesuji Tak Berizin, DPRD Minta KLHK Turun Lapangan Cek

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, saat dimintai keterangan, Kamis (8/9/2022). Foto:Ria/kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dapat mengecek lokasi pemasangan kWh di Register 45 Kabupaten Mesuji.
Hal tersebut disampaikan Budhi Condrowati, anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
"KLHK turunkan tim ke lapangan, kenapa bisa sampai tumpang tindih begini. PLN aja tidak tahu dan tidak berani mencopot kan. Harusnya KLHK bisa turun ke lapangan," kata Condrowati, saat dimintai keterangan, Kamis (8/9/2022).
Baca juga : Dishut Lampung Sebut Pemasangan 3.900 kWh di Register 45 Mesuji Tak Berizin
Menurutnya, terpasangnya kWh di kawasan hutan Register tidak hanya terjadi di Kabupaten Memuji saja. Namun hal serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Way Kanan hingga Lampung Tengah.
"Karena hal ini ini tidak hanya terjadi di Mesuji saja. Tapi ada juga di Way Kanan terus Lampung Tengah. Artinya kan ini banyak terjadi sehingga tim dari KLHK harus turun ke lapangan," tegasnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut menjelaskan jika masyarakat sangat terbantu dengan adanya saluran listrik sehingga mempermudah dalam mendapatkan penerangan.
"Banyak warga yang tinggal didaerah register dan dengan listrik masuk masyarakat sangat tetolong. Tetapi ini harus jelas apakah listrik tersebut berizin atau tidak. Maka harus ada komunikasi dengan PLN, KLHK dan pemda setempat," tutupnya. (*)
Video KUPAS TV : Mahasiswa Kembali Suarakan Tolak Kenaikan Harga BBM
Berita Lainnya
-
Bulan Terakhir Pemutihan Pajak, Bapenda Lampung: Masyarakat Minta Diperpanjang
Selasa, 01 Juli 2025 -
1.100 Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Diwisuda, Abdul Aziz Raih Summa Cum Laude
Selasa, 01 Juli 2025 -
Realisasi APBD 2024 Capai 83 Persen, Pemkot Bandar Lampung Akui PAD Masih Jadi PR
Selasa, 01 Juli 2025 -
Komisi II DPRD Lampung Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Aturan Penyerapan Jagung
Selasa, 01 Juli 2025