Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perhimpunan Advocaten Indonesia (PAI) Lampung, siap memberikan advokasi hukum terhadap peserta aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM yang berurusan dengan pihak kepolisian.

Hal itu diungkapkan oleh anggota BPW PAI Lampung, Yohanes Joko Purwanto kepada kupastuntas.co Kamis sore (8/9/2022).

Anggota BPW PAI Lampung, Yohanes Joko Purwanto mengatakan, seperti diketahui Pemerintah Pusat telah menaikan harga BBM yang kemudian pasti akan banyak aksi-aksi penolakan, baik oleh mahasiswa atau buruh.

"Mungkin yang lain juga akan turun ke jalan untuk aksi ini, seperti hari ini ojek online," bebernya.

Melihat situasi itu, BPW PAI Lampung memutuskan untuk membuka posko pengaduan mengantisipasi terjadi kerusuhan dan bisa berdampak hukum terhadap para demonstran.

"Bisa jadi, tapi semoga ini tidak terjadi kerusuhan. Kami melihat seperti kemarin aksi demonstrasi kawan-kawan mahasiswa di DPRD Kota Bandar Lampung terjadi pengerusakan dan kemungkinan akan terjadi diamankan oleh polisi, lalu berikutnya seperti apa," ucap Yohanes, coba menerka.

Baca juga : Temui Massa Aksi, DPRD Bandar Lampung Janji Teruskan 5 Tuntutan ke Pusat

Bung joko melanjutkan, berkaca dari pengalaman itu sehingga BPW PAI Lampung akan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada para peserta aksi di Provinsi Lampung secara cuma-cuma.

"Teman-teman yang melakukan unjuk rasa baik buruh, mahasiswa maupun yang lainnya akan kami berikan pendampingan hukum secara gratis," tegasnya.

Bung Joko lantas menyebutkan, dari hasil pemantauan tim yang dikirim ke lapangan dimana beberapa daerah telah menggelar aksi unjuk rasa diantaranya Bandar Lampung, Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah kemudian di Pringsewu.

Disoal mulai kapan posko pengaduan menerima pengaduan dan permintaan bantuan pendampingan, Bung Joko menjawab begini.

"Untuk mulai kapan, ya mulai ini diumumkan kami siap menerima pengaduan dari kawan-kawan dan mungkin keluarganya. Atau sebelum aksi, mungkin bisa menghubungi kami untuk melakukan back up terhadap agenda kawan-kawan. Sehingga, kalau dari awal kawan-kawan bisa menghubungi maka kita persiapannya bisa lebih matang," ujarnya seraya menyarankan.

Baca juga : Dua Organisasi Mahasiswa Datangi DPRD Metro Sampaikan 4 Tuntutan

Bung Joko mengaku, lebih senang bilamana ada permintaan khusus dari kawan-kawan peserta aksi sehingga akan lebih memudahkan komunikasi di lapangan.

"Mungkin korlapnya atau penanggung aksi bisa menghubungi salah satu dari kami, kita akan stanby on call 24 jam selama agenda aksi penolakan kenaikan harga BBM ini," terangnya.

"Prinsipnya untuk kegiatan aksi mahasiswa dan aksi-aksi yang lain, BPW PAI membuka posko pengaduan 24 jam siap back up dan mendampingi kawan-kawan jika membutuhkan penasehat hukum. Terutama, jika kawan-kawan ditangkap oleh pihak kepolisian," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : 3 Tuntutan Driver OJOL Dalam Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung