• Rabu, 28 September 2022

Habiskan Anggaran Miliaran, Pembangunan Gedung DPUPR Pesibar Terkesan Asal Jadi

Kamis, 08 September 2022 - 14.29 WIB
185

Penampakan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pesisir Barat yang pengerjaannya diduga asal jadi. Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat melakukan Inspeksi mendadak ke bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang pengerjaannya diduga asal jadi dan tidak memperhatikan kualitas.

Hal tersebut sebagai tindaklanjut banyaknya laporan dari masyarakat terkait buruknya pembangunan gedung DPUPR yang berdampak juga terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di daerah setempat.

Sekretaris Komisi II DPRD Pesibar Erwin Goestom mengatakan saat sidak menemukan beberapa bagian gedung yang tampak tidak terurus padahal gedung tersebut masih dalam proses pembangunan dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit yaitu sebesar kurang lebih Rp10 Miliar.

"Kita banyak mendapat pengaduan dari masyarakat jika pembangunan gedung PUPR ini terkesan asal jadi, banyak bagian gedung yang bocor, drainase banyak yang terganggu gara-gara pembangunan gedung ini yang menyebabkan banyak rumah warga yang kebanjiran," katanya, Kamis (8/9/2022).

Politisi partai PDIP itu juga menyampaikan bahwa dari hasil sidak yang dilakukan terdapat beberapa rembesan yang diakibatkan bocornya beberapa bagian atap gedung yang membuat kondisi bangunan berlumut dan tidak terurus padahal belum pernah di fungsikan.

"Jika kita berbicara nilai anggaran yang begitu besar seharusnya hasilnya tidak seperti ini, orang awam juga bisa menilai jika pembangunan seperti ini terkesan hanya asal jadi sedangkan anggaran yang di habiskan sangat besar, seharusnya pembangunan gedung ini di maksimalkan dong di manfaatkan anggaran dengan baik," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya pun akan memanggil pihak DPUPR untuk di mintai keterangan terkait permasalahan gedung yang terkesan asal jadi tersebut, sehingga ada pertanggungjawaban dari pihak terkait atas penggunaan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut.

"Iya nanti kita dari Komisi II akan segera melakukan pemanggilan terhadap DPUPR untuk kita mintai keterangan terkait pembangunan gedung ini, karena ini uang negara harus di pertanggungjawabkan," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : 🔴 [LIVE] Mahasiswa Kembali Suarakan Tolak Kenaikan Harga BBM di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung