Kupastuntas.co, Lampung Utara - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dikhwatirkan akan memberi dampak kepada masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Utara, sebagai kabupaten termiskin peringkat satu di Provinsi Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan angka kemiskinan 19,63 persen pada tahun 2021.

Berkaca pada hal itu, Kabag Ekonomi Pemkab Lampura Aom Sauni mulai mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil, demi meminimalisir dampak mengenai bertambahnya angka kemiskinan.

"Pemrpov memang sudah mewanti-wanti untuk mempersiapkan dampak dari kenaikan BBM, oleh sebab itu kita sedang mempersiapkan upaya agar tidak terjadi inflasi yang besar dan dikwatirkan bertambahnya angka kemiskinan," katanya, Senin (5/9/2022).

Aom menjelaskan, bahwa Pemda tengah mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian dan pencegahan.

"Oleh karenanya kita mempersiapkan upaya adaptasi dan mitigasi efek kepada masyarakat, misalnya kita mencoba untuk melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dan pemprov terkait pembelanjaan tidak terduga," kata dia.

Menurutnya, ketersediaan bahan pokok yang cukup adalah upaya pencegahan terjadinya inflasi.

"Kita mempersiakan melalui Dinas terkait untuk menjaga ketersedian pasokan dan harga bahan pokok, sehingga apabila terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan bahan pokok pemerintah daerah sudah mempersiapkan skenario seperti pasar bersubsidi," ujarnya.

Disinggung soal harga telur yang sudah beranjak naik di Lampung Utara, Aom berpendapat kenaikan harga sudah pasti akan terjadi, meskipun demikian Pemkab tengah berisiap-siap agar kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi.

"Naiknya harga kebutuhan itu sudah pasti, karena biaya akomodasi mobil pengantar cabai telur dan lain-lain naik. Oleh sebab itu kita sedang mempersiapkan ini semua dengan Dinas-Dinas terkait untuk mengendalikan harga pokok," pungkasnya.

Ditanya mengenai angka kemiskinan Lampung Utara yang tertiggi di Lampung pada tahun 2021, Aom Sauni mengatakan hal itu disebabkan oleh kemungkinan pendataan penerima bantuan yang belum baik.

"Saat ini tengah melakukan inventarisasi ulang terhadap masyarakat misikin di Lampura ini, mana masyarakat yang tidak mendapat PKH, bantuan non tunai, mungkin di tahun 2021 karena covid kemarin, ada data yang didapatkan oleh Kemensos RI belum menerima bantuan, oleh sebab itu kita masih mendata ulang," tutupnya. (*)