• Senin, 18 Agustus 2025

PNS di Lampung Diimbau Tak Pakai BBM dan Elpiji Subsidi

Kamis, 01 September 2022 - 18.37 WIB
214

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Produksi dan Pemasaran Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Zurizal saat dimintai keterangan usai diskusi pengaruh strategi mitigasi rencana kenaikan harga BBM terhadap meningkatnya inflasi di provinsi Lampung, di Wood Stairs, Kamis (1/9/2022). Foto : Sri/Kupastuntas.co

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau pegawai negeri sipil (PNS) setempat tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta elpiji tiga kilogram bersubsidi.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Produksi dan Pemasaran Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Zurizal mengatakan, Pemprov Lampung saat ini telah memiliki tim monitoring dan pemantauan BBM subsidi.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan OPD terkait dalam rangka membahas penyesuaian harga BBM.

"Kami akan mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan dengan organda untuk mensosialisasikan MY Pertamina," ujarnya, usai diskusi pengaruh strategi mitigasi rencana kenaikan harga BBM terhadap meningkatnya inflasi di provinsi Lampung, di Wood Stairs, Kamis (1/9/2022).

"Lalu kami juga mengimbau nantinya untuk PNS agar memakai Pertamax, tidak menggunakan BBM bersubsidi. Nanti akan ada langkah lanjut kedepannya yang dikoordinir oleh pak Asisten II," sambungnya.

Selain diimbau untuk tidak menggunakan BBM subsidi, pihaknya juga telah menghimbau agar PNS tidak menggunakan gas elpiji yang subsidi. 

"Nah ini juga kita masih koordinasikan ke depannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Misal, ASN yang mempunyai mobil dengan cc besar itu jangan memakai BBM bersubsidi," jelasnya.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring pendistribusian BBM ke lapangan. 

Pemerintah provinsi Lampung sendiri tidak mengetahui kapan akan kenaikan harga BBM subsidi, karena sepenuhnya ini keputusan dari pusat yaitu Presiden Joko Widodo dan DPR RI.

"Nah tapi dalam situasi seperti ini dimana ada isunya kenaikan BBM, jangan sampai ketidak pastian kenaikan BBM ini ada penimbunan atau permainan, dengan situasi kepanikan masyarakat," harap dia.

Karena, tentu kenaikan harga ini akan mengsengsarakan rakyat, karena bahan pokok lainnya juga ikut naik. Tapi kata dia, informasinya pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan sosial.

Sementata, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyampaikan, apabila nanti sudah diumumkan oleh pemerintah akan adanya penyesuaian harga BBM, agar setiap SPBU bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk menjaga keamanan SPBU mengatur jika ada antrian, supaya ketertiban tetap jalan.

"Jadi dari sisi stok, kami siapkan dari pengiriman BBM. Namun kami berharap tidak ada panic buying dan meminta SPBU untuk mempersiapkan diri apabila pemerintah jadi menyesuaikan harga untuk menjaga ketertibannya berkoordinasi dengan kepolisian setempat," ucap Sales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Lampung-Bengkulu, Drestanto.

Ia memastikan, hingga saat ini BBM subsidi baik itu bio solar ataupun pertalite pihaknya menyiapkan stok dalam jumlah yang cukup, pihaknya sangat berharap tidak ada panic buying atau beli panik dari masyarakat.

"Karena berapapun yang kita supply yang kita kirim ke SPBU kalau ada panik buying ada ras itu enggak akan cukup. Jadi kami harapkan masyarakat tetap tenang kami akan supply semaksimal mungkin baik biosolar maupun pertalite," pintanya. (*)

Editor :