Plt Rektor Unila Sebut 3 Tersangka Suap PMB Jalur Mandiri Masih Dapat Gaji Pokok
Plt. Rektor Unila Mohammad Sofwan Effendi saat dimintai keterangan. Foto : Muhaimin/Kupastuntas.co
Kupatuntas.co, Bandar Lampung - 3 tersangka kasus suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur mandiri Universitas Lampung (Unila), yakni Karomani, Muhammad Basri, dan Heriyandi masih mendapat gaji pokok meski status mereka diberhentikan sementara.
Hal itu disampaikan oleh Plt. Rektor Unila Mohammad Sofwan Effendi, ia berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pemberhentian Sementara PNS nomor 4 tahun 1966.
"Sesuai regulasi masih dapat 50% dari gaji pokok," katanya saat ditemui langsung, Rabu, (31/8/2022).
Ia juga menambahkan bahwa 3 tersangka tersebut hanya mendapat gaji pokok tanpa tunjangan.
"Tidak ada (tunjangan), kan tidak melaksanakan tugas," jelasnya.
Menurutnya, sekarang ini melalui surat keputusan 3 tersangka ini diberhentikan per 20 Agustus sampai 8 September karena masa penahanan mereka di KPK sampai 20 hari.
"Kita sampai ada putusan pengadilan, bunyi suratnya itu sampai tanggal 8 september atau sampai ada keputusan pengadilan. Selama belum ada keputusan pengadilan maka diberhentikan sementara," pungkasnya.
Sebelumnya Plt. Rektor Unila Mohammad Sofwan Effendi, mengatakan jika 3 tersangka diberhentikan mengacu pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014.
Aturan itu tertuang dalam pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jika PNS menjadi tersangka dan ditahan, status PNS-nya diberhentikan sementara. (*)
Video KUPAS TV : Karier ASN Karomani Cs Tamat
Berita Lainnya
-
Terpilih Jadi Ketua PSSI Lampung, Yoga Swara Siapkan Kompetisi Berjenjang hingga Target Lolos PON 2032
Jumat, 20 November 2026 -
Produktivitas Padi Lampung Turun hingga 15 Persen akibat El Nino, Gubernur Targetkan Panen Tembus 6 Ton per Hektare
Jumat, 20 November 2026 -
Resmi! UMP Lampung 2027 Naik Jadi Rp3,28 Juta
Jumat, 20 November 2026 -
ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR Terkait UU Perampasan Aset
Jumat, 20 November 2026



