• Selasa, 19 November 2024

Petani dan GM Pabrik Singkong Lampura Dialog, Harga Singkong Belum Disepakati

Kamis, 25 Agustus 2022 - 15.51 WIB
412

Perwakilan petani singkong Lampura melakukan dialog bersama dengan General Manager (GM) PT. Sinar Laut, Pemkab Lampura yang diwakilkan oleh Asisten III Sofyan, DPRD Lampung Utara, Kepala Dinas Perdagangan Hendri.

Kupastuntas.co, Lampung Utara - Perwakilan petani singkong Lampura melakukan dialog bersama dengan General Manager (GM) PT. Sinar Laut, Pemkab Lampura yang diwakilkan oleh Asisten III Sofyan, DPRD Lampung Utara, Kepala Dinas Perdagangan Hendri.

Hal tersebut merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para petani Lampura, pada (16/8/2022) lalu.

Dalam dialog tersebut, belum menemui kesepakatan turunya harga singkong dan turunya rapaksi sesuai dengan harapan petani, tetapi akan dilakukan rapat lanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Subadri Koordinator GM PT. Sinar Laut Lampura.

"Kita yang hadir ini hanya sebagai perwakilan tidak bisa ambil keputusan, nanti akan kita sampaikan kepada Pimpinan (pemilik perusahaan)," kata Subadri, Kamis (25/8/2022).

Wansori selaku Ketua DPRD Lampung Utara mengatakan pihaknya akan terus meminta kepada pihak perusahaan untuk memenuhi tuntutan para petani Lampung Utara.

"Tadi kita sudah melaksanakan dialog bersama, yang intinya adalah kita meminta kepada perusahaaan untuk harga singkong adalah Rp1.500 dan juga rapaksi dibawah 10%, hal ini sesuai dengan keinginan petani," tandas Wansori.

Ia menuturkan, akan dilaksanakan rapat lanjutan bersama pada tanggal 1 September 2022 mendatang.

Rizky Apriansyah Abung selaku Ketua Persatuan Petani Singkong (PPS) Lampung Utara berharap pemilik dari perusahaan PT. Sinar Laut dapat dihadirkan dalam rapat.

"Kami berharap Pemiliki PT. Sinar Laut dapat dihadirkan dalam rapat selanjutnya, sehingga dapat memberikan putusan terkait anjloknya harga singkong," ujarnya.

Pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan hak para petani singkong Lampung Utara.

"Kita akan terus memperjuangkan hak petani singkong, karena saat ini modal untuk mengelola 1 hektar singkong berkisar Rp13.000.000 ditambah upah ngoret naik, dan harga singkong justru anjlok dan potongan naik, ini sangat merugikan petani," tutupnya. (*)

Editor :