Kupastuntas.co, Metro - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang  dihapus menjadi polemik berkepanjangan dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Metro. Para pegawai mengancam eksodus atau meninggalkan tempat asalnya bertugas alias pindah tugas dari Kota Metro ke luar daerah.

Ancaman tersebut disampaikan sejumlah ASN salah satunya ialah Lurah Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Sayfullah. Ia menjelaskan, ancaman eksodus tersebut merupakan buntut kekecewaan atas TPP yang dihapuskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.

Sayfullah mengaku, TPP merupakan penghasilan diluar gaji pokoknya sebagai ASN yang mana TPP tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan ia dan keluarganya.

"Saya sebagai lurah merasa kehilangan untuk dihapuskannya TTP ini. Saya secara pribadi, itu menambah priuk kami, untuk priuk makan kami," kata dia Jum'at (19/8/2022).

Lurah tersebut juga menyampaikan bahwa dihapusnya TPP dapat berdampak pada penurunan kinerja para ASN. Hal itu lantaran tidak adanya apresiasi dari Pemkot Metro.

"Saya sebagai lurah juga bertugas ke masyarakat hampir 24 jam. Jadi apabila TPP itu terhapus semuanya maka kami juga merasa berat untuk menanggung derita," ujarnya.

"Kecuali ditunda atau tidak semua terpotong, atau dirapel jadi ada yang kami tunggu, karena itu untuk menunjang tugas kami sebagai aparatur pemerintah," imbuhnya.

Dirinya juga mengaku telah mendapatkan informasi terkait ancaman dari banyak ASN di Metro untuk pindah tugas keluar daerah atau eksodus. Ia berharap, pemangku kebijakan di Kota Metro dapat segera menanggapi keluhan para ASN di Metro.

"Saya juga sudah dengar informasi bahwa ASN-ASN ini ngeluhnya sama. Mereka mau eksodus, keluar daerah Metro. Nah ini yang kami sayangkan jika itu tidak cepat ditanggapi oleh pemerintah daerah," terangnya.

Hal senada juga diutarakan salah satu pegawai golongan IId yang enggan identitasnya disebutkan. ASN yang bertugas di salah satu OPD tersebut menyampaikan bahwa persoalan hilangnya TPP hanya ada di Kota Metro, sementara wilayah lain di Lampung tidak menghilangkan TPP ASN nya.

"Iya ini hanya ada di Metro, ketika eksodus mereka akan pindah keluar daerah karena di kabupaten kota lain merasa TPP nya tidak terhapuskan. Cuma di Metro yang di hapus," ucapnya.

Pria tersebut juga menyarankan agar Pemkot Metro mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai yang mengabdikan diri di Bumi Sai Wawai.

"Ya sekarang gini ya, kalau pegawai tidak sejahtera apakah yang dikerjakannya maksimal. Saya yakin bukan hanya saya yang SK-nya tergadaikan di Bank, tapi banyak teman-teman pegawai lain yang serupa. Harapan kami ini ya kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran besar itu tolonglah dikurangi, carikan solusi agar TPP tidak dihapuskan," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution menyatakan bahwa penghapusan TPP belum final. Meski dilema, menurutnya Pemkot masih memiliki pilihan yaitu menunda pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik atau membayarkan TPP ASN.

"Belum final TPP itu, Pemkot masih punya pilihan," singkatnya saat dikonfirmasi digedung DPRD Kota setempat. (*)