• Senin, 26 September 2022

Protes Rencana Pemkab Tambah Hutang, Dua Fraksi DPRD Pesibar Tolak Hadiri Rapat

Senin, 15 Agustus 2022 - 15.30 WIB
122

Rapat Paripurna DPRD yang bertempat di Gedung DPRD Pesisir Barat Lantai 3 dengan acara Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Senin (15/8/2022). Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Dua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) absen dalam rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2023.

Berdasarkan informasi yang di himpun Kupastuntas.co, ketidakhadiran kedua fraksi tersebut dalam rapat paripurna yang di gelar di lantai 3 sekretariat DPRD setempat dikarenakan ketidaksetujuan mereka terhadap usulan pinjaman daerah sebesar Rp100 Miliar kepada salah satu bank daerah.

Ketika di konfirmasi Wakil ketua l DPRD Pesisir Barat dari Fraksi PDIP Piddinuri membenarkan alasan pihaknya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut karena tidak sepakat dengan usulan Pemda untuk melakukan pinjaman sedangkan saat ini masih ada hutang yang belum terbayarkan oleh Pemkab.

"Dari Pemkab sendiri menyampaikan bahwa masih ada hutang sebesar Rp115 Miliar kepada pihak swasta, TPAD langsung menyampaikan saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), ini justru ingin melakukan pinjaman kembali dengan nominal yang hampir sama," kata Piddinuri saat di hubungi via telpon, Senin (15/8/2022).

Hutang yang terbilang besar tersebut kabarnya digunakan untuk biaya pembangunan gedung Pemerintahan Daerah setempat yang secara keseluruhan di prediksi menelan anggaran sebesar Rp350 Miliar yang hingga kini proses pengerjaan belum sepenuhnya selesai namun rencananya akan segera ditempati.

Menurut Piddinuri berdasarkan pembahasan sebelumnya seharusnya sisa piutang Pemda pada tahun 2023 mendatang hanya sebesar Rp9,5 Miliar tetapi justru pada pembahasan KUA PPAS hutang Pemda bertambah menjadi Rp115 Miliar sedangkan peruntukannya pihaknya pun tidak mendapatkan keterangan yang jelas.

"Sekarang kenapa Pemda ada hutang sebesar itu, anggarannya untuk apa hutang yang mana kenapa tidak jelas, kalau kata tim TPAD utang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang mana pengalihan anggaran apa kita tidak tau, oleh karena itu kita memutuskan untuk tidak hadir pada rapat Paripurna hari ini," jelasnya.

Hal senada juga di sampaikan Wakil Ketua ll Ali Yudiem dari fraksi PKB, ia menyampaikan bahwa sebelumnya Pemda Pesibar telah mengadakan rapat tertutup terakit pembahasan APBD 2023 bersama DPRD, pihak nya pun belum berbicara nilai kegiatan tetapi baru merancang APBD 2023 yang direncanakan sebesar Rp800 Miliar.

"Ditambah rencana pinjaman Rp100 Miliar jadikan total keseluruhan Rp900 Miliar, mengapa kita harus meminjam, sebelumnya memang dijelaskan bahwa pinjaman tersebut alokasinya untuk menutupi defisit dan utang sebelumnya tetapi jangan di paksakan lah," kata Ali.

Menurut Ali perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang sah dalam sebuah organisasi ataupun pemerintahan namun harus di sesuaikan pula dengan kebutuhan dan kemampuan Pemda untuk mengelola keuangan yang ada, salah satu pertimbangan nya adalah PAD Pesibar yang masih minim.

"PAD kita dari berbagai objek pajak yang ada di Pesibar nilai nya berkisar Rp40 Miliar tentu harus kita kaji kembali apakah sesuai pinjaman kita dengan PAD yang akan kita dapat, per tahun kita harus membayar Rp22 Miliar lo apa ketutup, masyarakat juga harus tau dan paham logikanya uang pajak kita diperuntukan bayar hutang kan lucu," jelasnya.

Wacana peminjaman hutang tentu tidak sesederhana itu, harus melalui berbagai proses dan tahapan atas persetujuan dari berbagai pihak ia pun menyayangkan jika Pemkab terus memaksakan hal tersebut sebab menurutnya lebih baik memanfaatkan anggaran yang ada saja.

"Yang terpenting kan gaji ASN kita cukup, operasional cukup nanti sisa nya untuk menutupi piutang kita selama ini, kita lebih baik memanfaatkan yang ada jadi jangan memaksakan jika ujung-ujungnya masyarakat yang akan di bebani untuk melunasi hutang yang ada," ujarnya.

Menurut Ali mengatur sebuah pemerintahan itu hal yang sederhana yang terpenting adalah tau strategi yang baik dan mampu mendengarkan serta memanfaatkan pemikiran orang lain yang memberikan masukan jangan terlalu egois terhadap kebijakan sendiri. (*)