Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Selama kurang lebih 13 tahun, nama Reihana tidak bisa dipisahkan dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berbagai masalah hukum pun kerap menghampirinya. Namun, Reihana selalu lolos.

Jabatan Reihana sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah bertahan di tiga era Gubernur, yakni di masa Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, hingga saat ini posisi tersebut diisi Arinal Djunaidi.

Ia pertama kali menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi pada periode pertama Sjachroedin ZP ditetapkan menjadi Gubernur, tahun 2003-2008. Di periode kedua Oedin, sapaan Sjachroedin ZP, menjadi Gubernur, tahun 2009-2014, ia juga masih dipakai menjadi Kepala Dinkes Lampung.

Pergantian kepemimpinan tidak membuat posisi Reihana goyah. M Ridho Ficardo yang menjadi Gubernur Lampung tahun 2014-2019, juga meminta Reihana menjadi Kepala Dinkes Lampung. Begitu pun saat Arinal Djunaidi menggantikan Ridho. Reihana tetap diminta juga menjadi Kepala Dinkes.

Sepak terjang wanita kelahiran Aceh, 25 Agustus 1963, juga diwarnai sejumlah kasus hukum. Persoalan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi yang saat ini sedang ditangani Ditreskrimsus Polda Lampung, bukanlah masalah hukum pertama yang menjeratnya.

Dari catatan Kupas Tuntas, Bunda Reihana, sapaannya, sudah beberapa kali terlibat masalah hukum. Namun, ia bisa lolos.

Masalah pertama adalah tahun 2013. Kebijakan pengadaan Bus Rumah Sakit Keliling dan bus lain serta ambulans, membuat nama Reihana sempat terseret.

Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis dua ASN Dinkes Lampung, Wayan Aryani dan Lorensius Heri Purnomo, dengan hukuman satu tahun empat bulan kurungan penjara.

Reihana juga terseret dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Peralatan Kesehatan (Alkes) puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai, Rp13,5 miliar, sekitar Februari 2016.

Dalam kasus itu, ia hanya menjadi sanksi. Sedangkan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sudiyono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alvi Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan Buyung Abdul Aziz selaku marketing PT Karya Pratama.

Hasil, Sudiyono divonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Dua terdakwa lain, yakni Direktur PT Ajiagung Langgeng Abadi, Alfi Hadi Sugondo dan Buyung Abdul Aziz divonis selama satu tahun dan satu bulan penjara.

Pada tahun 2017, Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akutabilitas dan HAM (SIKK-HAM) melaporkan Reihana ke Kejati Lampung.

Laporan ini terkait pengadaan MP-ASI untuk Balita dan gizi buruk dari Dinkes yang diduga tidak tepat sasaran. Padahal, alokasi dana yang dianggarkan mencapaI Rp 35.993.930.400. sedangkan untuk distribusi, menghabiskan dana sebesar Rp 1.309.896.00. Belakangan kasus ini pun menguap dan tidak ada kelanjutan.

Selain SIKK-HAM, Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) juga pernah mempermasalahkan dugaan pemalsuan jumlah angka kematian Covid-19 di Lampung tahun 2021. Mereka menilai Reihana paling bertanggungjawab.

Dari data Geram Lampung, terungkap perbedaan mencolok data kasus kematian harian akibat Covid-19 di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Misalnya, data nasional per 27 Juli 2021 menyebutkan angka kematian Covid-19 di Lampung sebanyak 255 kasus. Namun per tanggal yang sama, Dinkes Provinsi Lampung melaporkan 52 kasus kematian saja.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Koordiantor Geram Lampung, Andre Arifin, mengatakan kasus ini tidak ada kelanjutannya.

“Kementerian pun tidak menunjukan angka pasti lagi terkait jumlah angka kematian, ketika tim Kemenkes melakukan investigasi ke Bandar Lampung,” katanya, Selasa (26/7).

Menurutnya, hal ini sangat menyulitkan Geram untuk meneruskan kasus tersebut.

“Karena tidak ada angka pasti, kami pun kesusahan untuk menindaklanjuti kasus tersebut,” kata Andre.

Nama Reihana juga terseret dalam kasus dana hibah KONI yang saat ini masih bergulir di Kejati. Reihana sebagai Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Senam, dipanggil Penyidik Kejati karena dugaan penyalagunaan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2020.

Kepala Kejati Lampung, Nanang Sigit Yulianto memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung tidak berhenti.

"Penyidikan KONI tidak mandek dan terus berjalan. Sekarang lagi menunggu hasil perhitungan audit kerugian. Saat ini perkara sudah selesai penyidikan dan menunggu hasil dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung," katanya.

Terbaru, Reihana menjalani pemeriksaan di DitReskrimsus Polda Lampung terkait penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan.

Namun, Kuasa Hukum Reihana, Ahmad Handoko, menjelaskan kliennya datang untuk memenuhi undangan wawancara terkait penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan.

"Agendanya memenuhi undangan, bukan panggilan. Karena ini masih tahap interview atau wawancara, belum masuk ke dalam proses hukum atau belum pro yustisia. Jadi ini hanya sebatas pengumpulan data," tutur Ahmad Handoko.

Ia juga tidak menjelaskan berapa pertanyaan yang dilontarkan kepada Reihana dalam pemeriksaan itu. "Karena ini belum pro yustisia, saya belum bisa menyampaikan," kilahnya.

Kekayaan Reihana Versi LHKPN

Berdasarkan dirilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Reihana diketahui tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hartanya bertambah sekitar Rp100.000.000

Berdasarkan data yang dihimpun, Selasa (26/7), total harta kekayaan Reihana tahun 2020, yang dilaporkan pada 22 Januari 2021, berjumlah Rp2.608.250.000.

Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp1.958.250.000 yang tersebar di beberapa daerah. Di antaranya tanah dan bangunan seluas 498 m2/400 m2 di Kota Bandar Lampung senilai Rp498.000.000.

Kemudian tanah seluas 4881 m2 di Kabupaten Pesawaran senilai Rp1.220.250.000, tanah seluas 400 m2 di Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp120.000.000 dan tanah seluas 419 m2 di Kabupaten Lampung Selatan hibah tanpa akta senilai Rp120.000.000.

Selanjutnya, harta yang bersumber dari alat transportasi dan mesin senilai Rp450.000.000. Terdiri dari mobil Nissan Elgrand Minibus tahun 2007 hadiah senilai Rp200.000.000, mobil Toyota Minibus tahun 2010 hasil sendiri senilai Rp150.000.000.

Kemudian mobil Marcedes Benz V230/Minibus tahun 2002 hasil sendiri senilai Rp100.000.000 dan kas setara kas senilai Rp200.000.000.

Pada tahun 2021, harta kekayaan Reihana yang dilaporkan pada 8 Maret 2022, hanya bertambah Rp100.000.000, atau menjadi Rp2.708.250.000.

Jumlah harta kekayaan yang mengalami penambahan tersebut berasal dari kas dan setara kas. Dimana pada tahun 2020 berjumlah Rp200.000.000 sementara pada tahun 2021 menjadi Rp300.000.000.

Reihana yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia (Persani) Lampung tersebut lahir di Aceh pada 25 Agustus 1963.

Reihana juga sempat ditunjuk oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Plt Direktur RSUD Abdul Moeloek pada Agustus 2020 hingga digantikan Lukman Pura yang dilantik pada Agustus 2021. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 27 Juli 2022, dengan judul “Jabat Kepala Dinkes 13 Tahun, Reihana Selalu Lolos Jerat Hukum”