Kupastuntas.co, Lampung Utara - Seluruh Fraksi sepakat tidak memberikan pandangan baik lisan maupun tulisan, dengan alasan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia kerja anggaran DPRD Lampung Utara.

Hal itu terjadi dalam rapat paripurna pembahasan laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran pendapatan belanjar daerah (APBD) 2021-2022, dengan dihadiri oleh Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, dan juga Nasdem serta Wakil Bupati Lampura Ardian Saputra pada Kamis (21/7/2022).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kupastuntas.co dalam rapat paripurna tersebut, pendapatan Lampura sebesar Rp1.601.821.682.769, lalu pengeluaran sebesar Rp1.623.076.061.908, atau mengalami defisit anggaran sekitar Rp21 Miliar. Sedangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp104.328.396.790.

Lalu pendapatan lain-lain sebesar Rp1.421.645.267.970, pengeluaran atau belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1.158.089.914.004, belanja modal sebesar Rp116.686.232.476, belanja tidak terduga sebesar Rp7.469.956.812, serta belanja transfer sebesar Rp340.829.958.616.

Menanggapi hal itu, salah satu aktivis Lampung Utara, Elham (24), menyayangkan sikap seluruh Fraksi DPRD Lampung Utara yang tidak memberikan pandangan baik lisan maupun tulisan.

"Dimana fungsi dari DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan. Apabila tidak adanya komentar pada paripurna, maka fungsi pengawasaan itu tidak dijalankan sebagai mana mestinya," ujar Elham, saat dikonfirmasi, Jumat (22/7/2022).

Ia menjelaskan, sudah selayaknya DPRD Lampura lebih keras dalam menyuarakan pendapat terhadap berbagai persoalan di Lampung Utara.

"Dalam paripurna tersebut, setiap anggota dewan memiliki hak bersuara yang sama, sebaik-baiknya laporan sudah pasti akan tetap ada hal yang perlu di evaluasi. Apalagi saat ini permaslahan anggaran di Lampung Utara banyak disoroti oleh awak media," pungkasnya.

Elham berharap, DPRD terus memberikan kritik maupun saran, hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik pada Kabupaten Lampung Utara kedepan.

"Semakin lantang DPRD bicara, apalagi soal anggaran, maka akan semakin memicu kinerja Pemkab Lampura dan akan menggenjot PAD kita lebih besar lagi," tuturnya.

Sementara Fajar Sanotos (23) aktivis Lampura menambahkan, PAD Lampura pada tahun 2022 baru terealisasi sekitar 50 persen. "Agak aneh rasanya kalau DPRD tidak mau berkomentar," ungkap Fajar.

Ia juga berharap, DPRD Lampung Utara dapat bekerja secara profesional dan menjalankan tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran serta pengawasan.

"Saya berharap seluruh Fraksi di DPRD Lampura tidak pandang bulu terhadap persoalan yang menyangkut rakyat, kebenaran harus disuarakan jangan bungkam oleh sebab kepentingan golongan," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Proyek Ribuan Hektar di Lampung Selatan Terbengkalai