Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Postur anggaran Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2,196 triliun.

Hal itu, terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Selatan TA 2023, rapat dimulai sekitar pukul 14.35 WIB bertempat di Rumah Dinas Ketua DPRD, Jum'at (22/07/2022).

Hadir dalam rapat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel.

Ketua Tim Banggar sekaligus Ketua DPRD Lamsel, H Hendri Rosyadi membacakan hasil pembahasan rapat diantaranya anggaran dalam KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 mencapai angka Rp2,196 trilyun.

"Terdiri dari pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya 296 milyar menjadi 343,5 milyar, ini pendapatan asli daerah kita (Lamsel, red.). Itu terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pendapatan daerah yang dipisahkan serta dana bagi yang sah," urainya.

Bang Hen sapaan akrabnya, kemudian kembali menjabarkan rincian sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

"Kemudian, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat itu 1 trilyun 853 Milyar 485 juta 631 ribu rupiah. Ada penurunan ya sekitar 3 miliar dana transfer, tapi ini baru angka sementara," ujarnya mengingatkan.

Bang Hen sempat mengingatkan Sekdakab Lamsel Thamrin, untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait jumlah dana transfer provinsi ke daerah yang mengalami penurunan tahun ini.

"Kemudian ada pendapatan dari transfer antar daerah nah ini yang jadi kendala sebetulnya, ini 130 miliar yang kita harapkan provinsi bagi hasil ini 132 M yang kita asumsikan untuk tahun kemarin ini bisa masuk kita targetkan. Ternyata hanya disepakati 100 M, jumlahnya sudah turun dan ini kita pasang angka optimis 120 M, ini artinya harus ada upaya pak Sekda harapan kita ini bisa direalisasikan coba diajak ngobrol dulu lah provinsinya (Pemprov Lampung, red.)," ucapnya mewanti-wanti.

"Kemudian, belanja daerah tahun 2023 2 trilyun 191 milyar 121 juta 43 ribu 69 rupiah. Itu terjadi belanja operasi 1.4 trilyun kemudian belanja modalnya 290 miliar 566 juta 192 ribu 110 rupiah. Kemudian, belanja tak terduga itu 9 milyar 639 juta 207 ribu. Kemudian, belanja transfer ini 424 miliar 17 juta 728 ribu 760 rupiah, ini belanja transfer untuk bagi hasil kemudian belanja bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa," imbuh bang Hen.

Terkait rancangan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023, Bang Hen menyebutkan tidak mau ambil resiko mematok angka dalam jumlah besar.

"Kemudian, pembiayaan SiLPA kita di tahun 2023 kita pasang 15 miliar kita pasang hanya untuk retensi saja. Jadi, kita belum berani untuk memasang angka SiLPA paling besar. Kita ambil angka yang cukup aman, ini akan kita akumulasikan pada saat di APBD Perubahan di sahkan nanti. Ini angka sementara semua rekan-rekan sekalian," tukasnya.

Bang Hen juga melontarkan rasa optimis berkenaan dengan angka inflasi di pusat yang saat ini masih berada dibawah lima persen.

"Artinya, harapan kita kalau melihat laju pertumbuhan di pusat, kita tetap optimis karena inflasi hanya baru di 3.8 persen artinya masih dibawah 5 persen. Artinya, kalau kita melihat ini tidak ada alasan dari Pemerintah Pusat untuk tidak mentransfer dana, harapan kita yang lebih besar ke Pemerintah Daerah," ujarnya.

Di penghujung, Bang Hen menyampaikan bahwa angka-angka yang disampaikan dalam rapat pembahasan tersebut masih dinamis dan bisa berubah. Rapat pun berakhir dan akan kembali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

"Kalau situasi ekonomi kita tetap baik, harapan kita ini akan lebih besar dan sekali lagi penekanan belanja modal kita akan lebih besar. Nanti angka finalnya akan kita sinkronkan lagi pada saat pembahasan APBD. Karena, ini yang penting kita mengamankan dulu kegiatan-kegiatan kita yang memang sudah menjadi rutinitas seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan lain yang wajib," tutup Bang Hen. (*)