Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Eks warga Khilafatul Muslimin (KM) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang sudah berikrar setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masih terus diawasi konsistensi serta gerak-geriknya oleh aparat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lamsel, Puji Sukanto yang mengaku telah menjalin komunikasi dengan lintas aparatur.

"Jadi kita berkoordinasi dengan BIN ya tentu Polres dan Kodim, melakukan upaya pembinaan dan pengawasan jadi sampai sejauh mana mereka ikrar yang diucapkan itu dengan realita dan kondisi yang ada di lapangan perlu memang (eks KM, red.). Dan, dari pihak BIN sendiri memang sudah memantau dan memberikan informasi kepada kita tentang aktivitas dan lain sebagainya," jelasnya, Selasa (19/07/2022).

Tak hanya dipantau saja, Puji menyebutkan telah meminta keterlibatan dari pusat untuk ikut melakukan pembinaan terhadap warga yang telah kembali ke ideologi NKRI agar tak berpikir kembali ke paham lama mereka.

"Kami sudah lapor Bupati, sudah berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kita minta agar ada program dari pusat untuk pembinaan, karena KM ini kan bukan hanya lokal Lampung Selatan, tapi provinsi bahkan nasional. Jadi, kita bersinergi dengan BPIP supaya ada kegiatan bersama untuk tindakan setelah dilarang. Mereka berikrar sumpah setia kepada NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, kita lakukan pembinaan. Jadi kalau tidak kita bina, nanti mereka akan kembali lagi kan kalau tidak ada perhatian dari kita," ujarnya berargumen.

Puji sendiri tak ingin jika pembinaan kepada eks warga KM hanya sampai disitu saja, dia berharap agar tempat domisili yang dulu disebut-sebut sebagai Kampung Khilafah bakal berubah menjadi Kampung Pancasila.

"Tidak terhenti sampai 17, selesai (upacara 17 Agustus, red.). Kedepan harapan kita walaupun memang progresnya agak lambat, kita akan merubah imej Kampung KM tersebut sebagai Kampung Pancasila seperti yang digaungkan pak Kapolres," pintanya.

Peluang rencana mengubah nama kampung terbilang besar, hal itu didukung dengan adanya respon positif yang ditunjukkan oleh warga eks KM terhadap program yang diadakan oleh instansi terkait.

"Ya ada, dan mereka sendiri menyatakan itu. Pertama, mereka sistem pendidikannya Insyaallah mengikuti kurikulum nasional yang ada di negara kita. Kemudian yang pesantren sendiri, ada pembinaan dari Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan. Karena, walau bagaimanapun itu kan banyak santri-santri menjadi tanggung jawab jadi bukan dibubarkan. Jadi ada progres memang, mereka bisa berbaur dan terbuka dengan masyarakat lain dan aktifitas ekonomi mereka melaksanakan sebagaimana layaknya warga negara," ucap Puji.

Untuk lebih mempertegas lagi, Puji juga memberitahukan akan ada ikrar kembali eks warga KM di Kabupaten/ Kota bertempat di Mapolda Lampung karena inisiator kegiatan adalah Kapolda Lampung sendiri.

"Jadi terakhir nanti, secara regional ya tingkat provinsi nanti akan ada ikrar bersama kembali beberapa Kabupaten dan Kota yang terdapat kelompok atau warga eks KM, tempatnya di Polda. Kita insyaallah akan mengutus dari Lampung Selatan yang diminta itu 20 orang untuk berikrar di Polda, sisanya nanti akan ada di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, melakukan secara virtual jadi bersama-sama dengan Kabupaten dan Kota lain terpusat di Polda. Dan itu sudah kita rapatkan dengan Polres, karena ini idenya dari pak Kapolda. Kegiatan ini nanti, menunggu kepulangan pak Kapolda dari ibadah haji," imbuhnya.

Selain di Mapolda Lampung, acara ikrar juga akan digelar secara bersamaan terpusat di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung. Alasannya, karena di kecamatan tersebut terdapat basis massa eks KM yang cukup besar.

"Data yang terakhir, kita punya data itu sejumlah 450 orang. Jadi nanti dari setiap kecamatan itu di koordinir oleh Forkopimcam Camat, Danramil, Kapolsek untuk menghadirkan yang dari kecamatan lain. Seperi Raja Basa kan ada 6 orang, Kalianda data kita itu 6 orang selebihnya dari Katibung, Tanjung Bintang dan Natar. Itu yang ada memang nggak semua tapi itu nanti di mobilisasi oleh Forkopimcam untuk menghadirkan, kenapa di Jati Agung karena memang yang paling banyak di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung tersebut," pungkas Puji. (*)