Kupastuntas.co, Lampung Barat - Sebanyak 1.000 lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lampung Barat (Lambar) tidak dapat Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2021, Pemerintah Pusat melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI kunjungi Dinas Sosial (Dinsos) Lambar.

Banyaknya KPM yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut merupakan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyebabnya ada ketidaksesuaian data yang tidak padan dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut Irjen Kemensos ingin memastikan bahwa apa yang menjadi temuan BPK pada tahun 2021 lalu sudah ditindak-lanjuti oleh Dinas Sosial setempat. Diantaranya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kepala Dinas Sosial Lampung Barat Jaimin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Raden Muhammad Arsyad memastikan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai dengan arahan yang di rekomendasikan oleh BPK.

"Permasalahannya yaitu pada temuan BPK tahun 2021 lalu sebanyak 1000 lebih KPM datanya tidak padan dengan data yang ada di Disdukcapil, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah, namun kini data tersebut sudah kita padankan semuanya sesuai arahan Pemerintah," jelasnya, Kamis (7/7/2022).

Arsyad juga mengatakan, tim dari Irjen Kemensos langsung turun ke lapangan menemui KPM di masing-masing Kecamatan untuk memastikan bahwa pihaknya benar-benar telah menyesuaikan data dari DTKS dengan data yang ada pada Disdukcapil.

"Irjen Kemensos turun ke lapangan sejak tanggal 3-7 Juli 2022, jadi selama empat hari mereka turun langsung untuk menemui KPM memastikan data yang sudah kita tindaklanjuti," terang Arsyad.

Arsyad menambahkan, pihaknya terus memaksimalkan pendataan terhadap seluruh KPM yang ada di wilayah setempat di bantu dengan seluruh operator di masing-masing pekon, sehingga ia berharap tidak lagi ada permasalahan yang sama kedepan.

"Semua kita maksimalkan, sehingga kita mengimbau kepada masyarakat yang memang datanya ada yang tidak padan segera mengusulkan ke operator pekon agar segera di padankan, sehingga tidak menghambat masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Proyek Ribuan Hektar di Lampung Selatan Terbengkalai