Kupastuntas.co, Metro - Persoalan infrastruktur khususnya jalan di Kota Metro masih menjadi isu seksi yang kerap dibahas berbagai lapisan masyarakat. Gerakan tagih menagih janji pembangunan dengan berbagai cara pun bermunculan demi menggugah hati sang pemangku kebijakan.

Dari catatan Kupastuntas.co, sejak menjabat pada 26 Februari 2021 hingga 8 Juli 2022, pasangan Wali dan Wakil Walikota Metro, Wahdi dan Qomaru Zaman belum melakukan gebrakan pembangunan yang signifikan. Sehingga, berbagai opini masyarakat akan ketidakpuasan pembangunan bermunculan dan menjadi sebuah gerakan "Keroyokan" membangun infrastruktur jalan dilingkungan masing-masing.

Kekinian ialah gerakan moral gotong-royong menimbun jalan yang di inisiasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Metro. Dengan melibatkan puluhan pemuda, organisasi tersebut berkolaborasi dengan warga menimbun satu persatu lubang di ruas jalan yang mengalami kerusakan parah.

"Gerakan ini agar masyarakat secara luas dapat terpanggil dengan kondisi infrastruktur kita, bagaimanapun secara moral ini menjadi tanggungjawab walau mestinya bukan masyarakat yang harus turun, ini sebagai kritik bagi pemerintah agar segera melakukan perbaikan infrastruktur," kata Suwarno koordinator gerakan moral timbun jalan, Senin (27/6/2022) lalu.

Sebelum AMM, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) bersama warga juga pernah melakukan hal serupa di seluruh kecamatan yang ada di Bumi Sai Wawai. Mulai dari Paguyuban Purwoasri Bersatu, Trader Peduli Indonesia (TPI), Gema Masyarakat Lokal (GML), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI), organisasi Mahasiswa, organisasi pemuda dan sejumlah komunitas lainnya.

Meskipun begitu, gerakan -gerakan yang telah bermunculan tersebut hanya sebatas eksistensi mengambil peran atas keberadaan sebuah organisasi di Metro. Gerakan bersifat sindiran itu tidak kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan hanya menjadi sebuah catatan yang belum ada kesimpulan pembangunan.

Selain gerakan nyata dijalanan, kelompok -kelompok masyarakat di Metro pun pernah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah yang di fasilitasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melalui ruang reses di sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil).

Tagihan, cacian hingga ancaman dari masyarakat yang berharap hadirnya pembangunan pun bermunculan menghiasi forum diskusi, penyerapan aspirasi, dan laman media sosial seperti Facebook, WhatsApp Grup dan Instagram warga Kota Metro. 

Dalam reses di Metro Utara pada Rabu (22/6/2022) misalnya, salah seorang warga mengutarakan keluh kesahnya dan menagih janji perbaikan infrastruktur jalan kepada pemerintah yang hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

"Sejak Wahdi ini dilantik menjadi Walikota, kami masyarakat Metro Utara khususnya Karang Rejo tidak pernah melihat gebrakan sama sekali tidak ada perhatian terhadap rakyat. Saya minta maaf inilah ungkapan hati kami. Kami minta tolong betul agar diprioritaskan betul pembangunan jalan, jangan sampai kalau kami bertindak maka Pemkot Metro harus berfikir," cetus Sodri, tokoh masyarakat Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara saat momentum tanya jawab antara warga, Dewan dan perwakilan Pemkot Metro dalam reses tersebut.

Sodri meminta Pemkot Metro memperhatikan kepentingan umum dan tidak mempolitisasi masyarakat dengan janji-janji. Ia juga meminta Kepala Bappeda Kota Metro, Anang Risgianto untuk menyampaikan keluhan masyarakat tersebut ke Walikota Metro, Wahdi.

"Tolong pak perhatikan kepentingan umumnya, kalau bicara skala prioritas tolong diperhatikan jalan lintasan sampah itu pak. Jangan sampai ganti Walikota kami hanya menjadi korban politik, ini maaf ya pak, kami semua ini ada uneg-uneg semua, kami memang menunggu sekali yang namanya reses ini mumpung ada kepala Bappeda dan PUTR nya, jadi kami minta tolong sekali agar disampaikan ke pak Wahdi ini," harapnya.

Aspirasi masyarakat yang berharap hadirnya pembangunan tersebut bak gayung bersambut, DPRD Kota setempat merespon keluhan itu dan dilontarkan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang berlangsung pada Selasa (5/7/2022) lalu.

Mewakili seluruh fraksi di gedung dewan, Yulianto mempersoalkan serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Metro yang tinggi namun hasil pembangunannya belum dirasakan oleh masyarakat.

"Padahal kalau kita lihat realisasi belanja daerah, di Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap sampai dengan 89,54 persen, DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27 persen. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan," sindirnya dalam sidang paripurna.

Tak hanya itu, Ketua Fraksi PKS tersebut juga memberikan catatan evaluasi kepada Walikota Metro, Wahdi untuk meningkatkan kinerjanya serta memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal dalam menghasilkan produk pembangunan yang diharapkan masyarakat.

"Kiranya mendapatkan atensi khusus dari Saudara Walikota Metro, agar melakukan evaluasi yang mendalam. Pemerintah Kota Metro sangat beruntung, karena warga masyarakatnya sangatlah baik dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi, secara swadaya melakukan gerakan gotong royong untuk penimbunan jalan yang rusak parah. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitasnya," imbuhnya.

Atas kritik berbagai lapisan masyarakat yang bermunculan, DPUTR mengambil langkah cepat dengan menginventarisir 1.363 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Metro. Kepala Dinas PUTR I Gede Made Suwanda melalui Kabid Bina Marga, Nurmanto membeberkan data bahwa sebanyak 80 persen dari total ruas jalan yang ada di Metro kondisinya rusak.

1.363 ruas jalan itu memiliki total panjang sekitar 165 Kilometer. Maka jika 80 persennya mengalami kerusakan, artinya terdapat lebih dari 132 kilometer dari total 165 kilometer jalan di Metro yang perlu diperbaiki.

"Untuk jalan yang menjadi kewenangan Metro sendiri itukan dari datanya ada 1.363 ruas jalan kalau tidak salah, terdiri atas panjangnya sekitar 165 kilometer dan sudah kita coba inventarisir. Seperti yang kita lihat bersama ada 80 persen lebih jalan yang rusak dari total panjang jalan yang ada di Metro," ujarnya beberapa waktu lalu.

Terkait kondisi itu, Walikota Metro Wahdi pernah menjanjikan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase akan dimulai pada Bulan Juli ini. Wahdi juga menegaskan bahwa pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

"Sudah, pertama kali dalam hal fisik tentunya juga supaya tidak ada keterlambatan. Juli sudah mulai digelar, mulai pembangunan infrastruktur jalan, sistem drainase sesuai dengan kemampuan pendanaan Kota Metro, sudah," kata Wahdi kepada awak media pada Rabu (29/6/2022) lalu di Metro Timur.

Kini masyarakat manantikan janji pembangunan yang akan direalisasikan mulai Juli 2022. Warga berharap, pembangunan yang disajikan dapat berkualitas baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan rakyat. (*)

Video KUPAS TV : Beri Kado HUT Metro | Warga Timbun Lubang Jalan Budi Utomo