• Senin, 08 Agustus 2022

Pemprov Lampung Cari Asesor Terakreditasi Sebelum Dimulainya Seleksi Lelang JPTP

Senin, 27 Juni 2022 - 17.05 WIB
45

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy saat dimintai keterangan, Senin (27/6/2022). Foto:Ria/kupastuntas.co.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini tengah mencari asesor yang terakreditasi sebelum dimulainya open bidding atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy, menerangkan jika asesor terakreditasi tersebut merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Selama ini kita memang tidak diwajibkan menggunakan asesor terakreditasi. Namun sekarang kita diminta oleh KASN untuk menggunakan itu, jadi sekarang sedang kita persiapkan," kata Fredy saat dimintai keterangan, Senin (27/6/2022).

Menurut Fredy saat ini Provinsi Lampung belum memiliki asesor yang terakreditasi. Beberapa daerah yang sudah memilikinya seperti Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

"Kedepannya kita juga akan membentuk assement center atau asesor yang terakreditasi. Ini bertujuan agar tahun-tahun depan ketika mau open bidding kita tidak perlu mencari-cari lagi," imbuhnya.

Fredy menerangkan jika asesor tersebut memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan Tim Seleksi (Timsel) yang akan memberikan pertanyaan dan menilai kelayakan peserta tes.

"Jadi untuk prosesnya open bidding nya masih harus dilakukan selama dua pekan kedepan. Nanti setelah dapat baru kita mulai untuk pendaftaran berkas," tuturnya.

Seperti diketahui Pemprov Lampung akan membuka  lelang 9 JPTP dalam waktu dekat ini.  Kesembilan JPTP tersebut ialah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pariwisata.

Selanjutnya kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Kepegawaian dan Daerah, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Wakil Direktur RSUD Abdul Moeloek Bidang Pendidikan serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan. (*)