Marak Penambangan Pasir di Lamtim, DLH Paparkan Dampak Buruknya Bagi Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) Kabupaten Lampung Timur Andi Kristanto. Foto: Dok Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Lampung Timur - Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Timur menyebut penambangan pasir ilegal bisa menyebabkan
perubahan fungsi dan tata guna lahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) Kabupaten Lampung Timur Andi
Kristanto.
Ia mengatakan dalam Lampiran PP Nomor 05 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral nomor 38, bahwa usaha dan atau kegiatan penggalian pasir (mineral bukan
logam) termasuk kegiatan dengan tingkat risiko tinggi.
"Sehingga beberapa kemungkinan dampak yang akan
ditimbulkan dari pertambangan pasir seperti perubahan fungsi dan tata guna
lahan, peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air, penurunan
kualitas udara, terganggunya kesehatan serta flora dan fauna, lahan menjadi
rawan longsor yang berpotensi terjadinya banjir," katanya saat dimintai
keterangan. Senin, (27/06/2022).
Selain itu, ia menyebutkan dari penambangan pasir
tersebut bisa merusak infrastruktur jalan serta terjadinya perubahan bentang
alam dan kerusakan lingkungan.
"Semua itu berpotensi menimbulkan keresahan sosial,
serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar," sebutnya.
Andi menjelaskan kewenangan penerbitan persetujuan
lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan perizinan berusaha.
"Itu berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf a
angka 1 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup," jelasnya.
"Bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
mengajukan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL yang telah diisi kepada
Menteri untuk usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan
pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat," sambungnya.
Terkait izin usaha pertambangan pasir di kabupaten
setempat, Andi menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
melalui Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
"Kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah, setelah itu kami akan ke Pemerintah Provinsi untuk membahas hal ini. Setelah itu, kami baru ke Pemerintah Pusat," pungkasnya. (*)
Video KUPAS TV : Penangkapan Dua Jambret HP di Way Halim
Berita Lainnya
-
Polisi Bubarkan Balap Liar di Pantai Mutiara Baru Lamtim
Minggu, 11 Mei 2025 -
Kisah Warga Desa Itik Rendai Lamtim di Tanah Berbatu, Ketika Air Bersih Jadi Barang Mewah
Sabtu, 10 Mei 2025 -
Bongkar Sindikat Penipuan Gabah di Lampung Timur, Polisi Tangkap 4 Pelaku
Jumat, 09 Mei 2025 -
Polres Lampung Timur Bekuk Dua Pelaku Peredaran Obat Keras Tramadol
Jumat, 09 Mei 2025