• Selasa, 28 Juni 2022

Bupati Parosil Minta Satker Percepat Penanganan Bencana Alam di Lambar

Rabu, 22 Juni 2022 - 13.41 WIB
88

Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pelaksanaan APBD tahun 2021, di ruang sidang margasana, sekretariat DPRD Lampung Barat, Rabu (22/6/2022). Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus menyoroti kinerja bawahannya yang tidak memiliki Action yang nyata dalam penanganan bencana alam yang ada di Kabupaten setempat.

Hal tersebut disampaikan Parosil disela penyampaian laporannya pada Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung Barat Dalam Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pelaksanaan APBD tahun 2021. di ruang sidang margasana, sekretariat DPRD Lampung Barat, Rabu (22/6/2022).

"Sebetulnya saya ingin menyederhanakan regulasinya, bagaimana agar ketika ada laporan dari masyarakat terkait longsor jika perlu besok langsung turun dan ada action penanganannya," kata Parosil, Rabu (22/6/2022).

Pihaknya sudah membuat komitmen sebagai Kabupaten tangguh bencana, tapi masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait adanya longsor jalan ataupun jembatan tetapi penanganan nya bertele-tele.

"Contoh jalan yang ada di gedung surian yang notabene nya itu merupakan jalan poros, kadang-kadang malu juga, saya sudah periksa ketua DPRD sudah periksa, saya kadang berfikir persoalannya dimana kok tidak bisa segera di tangani," katanya.

"Minimal kita ini membuat masyarakat percaya dengan pemerintah berarti kalau bupatinya sudah turun, ketua nya sudah turun, ini Dinas PUPR, BPBD, jangan membuat mekanisme yang terlalu sulit," tegasnya.

Dia juga meminta agar Sekretaris Daerah agar mengkaji kembali mekanismenya, karena Lampung Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana sehingga regulasi yang tidak menyalahi aturan untuk disederhanakan.

"Agar kedepan, bila perlu jika ada bencana alam yang terjadi setelah meninjau, disitu cari solusinya. Gunakan fasilitas disitu apa susahnya rapat di balai pekon, kantor camat, jadi jangan sampai mandek," tegasnya.

Parosil mengungkapkan,  ia merasa sudah dua kali meninjau lokasi tanah longsor yang ada di Gedung Surian namun hingga kini belum dilakukan penanganan oleh Dinas terkait.

"Saya sudah dua kali mendatangi lokasi jalan longsor yang di gedung surian itu, karena masyarakat ngeluh, saya telpon Kabid PUPR katanya sebentar lagi akan dikerjakan pak, tapi sampai sekarang tidak juga dikerjakan ini biar bapak ibu tau," tegasnya kembali.

Parosil berharap, kedepan dinas terkait agar melakukan langkah cepat, tepat dan konkrit. Jangan hanya memberi jawaban yang membuat bupati senang tapi tidak ada action yang nyata. "Ini kan tidak benar, ini masukan buat semua supaya paham, dan jadi pembelajaran," tutupnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Wakil ketua ll DPRD Lampung Barat, Erwansyah, ia menilai kinerja beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kelewat santai.

"Saya liat kinerja beberapa OPD ini kelewat santai, yang penting sudah ngehadap sok ada kedekatan selfie-selfie, nakut-nakutin bawahan bahwa dia dekat sama Bupati, padahal pak bupati tidak tau kinerjanya seperti apa, tolong ini pak bupati kedepan dikoreksi," tegasnya. (*)