Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memaksimalkan program kerja terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir guna menurunkan angka kemiskinan didaerah setempat.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat dimintai keterangan, mengungkapkan jika hampir semua kantong-kantong kemiskinan yang ada di Lampung berada di daerah pesisir laut.

"Masyarakat yang ada di pesisir ini rata-rata mereka menggantungkan hidupnya di laut. Kalau budidaya memang rata-rata angka nya bagus karena harga terjaga. Tapi kalau nelayan yang bergantung di hasil laut memang jadi perhatian," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (20/6/2022). 

Ia melanjutkan, salah satu program yang diluncurkan oleh Pemprov Lampung untuk masyarakat pesisir seperti program bedah rumah, pelatihan untuk pelaku UMKM serta bantuan jaring nelayan yang ramah terhadap lingkungan.

"Kita bantu beban masyarakat yang ada di daerah pesisir. Misalnya dengan program bedah rumah, pelatihan untuk pelaku UMKM serta bantuan alat tangkap. Yang tak kalah penting juga asuransi untuk nelayan," bebernya.

Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi nya angka kemiskinan di Provinsi Lampung ialah dampak dari pandemi Covid-19 yang sempat membuat roda perekonomian terhambat.

"Saat pandemi Covid-19 kemarin Pak Gubernur mengambil kebijakan yang cukup berani dengan resiko tinggi dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan dan ekonomi. Namun resiko-resiko tersebut berhasil dipatahkan," katanya. 

Ia mengungkapkan jika dengan kebijakan tegas yang dilakukan oleh Pemprov Lampung saat masa pandemi Covid-19 hal tersebut berdampak terhadap menurunnya kasus konfirmasi serta perekonomian yang masih tetap tumbuh positif.

"Perekonomian kita juga berjalan dengan baik dan tetap tumbuh positif. Jadi jalan tengah agar sebaran Covid-19 diminimalisir tapi warga tetap bisa beraktivitas dan produksi pertanian tetap meningkat," kata dia. 

Dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengungkapkan jika pihaknya akan terus mengawal organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota untuk mengefektifkan program penurunan angka kemiskinan.

"Bappeda sendiri akan terus mengawal para OPD dan juga kabupaten/kota untuk lebih mengefektifkan upaya penurunan kemiskinan di daerah masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada September 2021 jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1,01 juta orang. Angka tersebut turun sebesar 76,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 1,08 juta orang. (*)