• Selasa, 28 Juni 2022

Warga Pesibar Mengadu ke Presiden Terkait Infrastruktur dan Pasokan Listrik Sulit

Sabtu, 18 Juni 2022 - 17.00 WIB
68

Perwakilan Warga Way Haru saat tiba di Halaman Kementerian Sekretariat Negara. Foto: Echa/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Semakin sulit mendapatkan akses Infrastruktur dan pemerataan pasokan listrik yang layak, warga Pekon (Desa) Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) datang ke istana negara untuk mengadu ke Presiden Joko Widodo.

Peratin (Kepala Desa) Siring Gading, Kecamatan Bengkunat, Rohman mengatakan, sore ini perwakilan dari warganya sudah tiba di istana negara Jakarta untuk mengajukan surat permohonan auduensi dengan Presiden Jokowi.

"Kita mengadukan nasib warga kami yang selama ini belum mendapatkan akses Infrastruktur dan pasokan listrik yang layak," kata Rohman, saat dikonfirmasi, Sabtu (18/6/2022).

Baca juga : Harapan Warga Way Haru Pesibar Nikmati Infrastruktur dan Pasokan Listrik Semakin Jauh

Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah lebih memperhatikan lagi nasib masyarakat di empat Pekon (Desa) yang terisolir, serta jauh dari berbagai kemajuan baik Infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa di anak tirikan di negeri nya sendiri.

Rohman mengungkapkan, sejak tahun 1882 hingga saat ini masyarakat Way Haru masih belum merasakan arti sebuah kemerdekaan. Bahkan ia mempertanyakan apakah kemerdekaan itu hanya berlaku bagi golongan tertentu atau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dari tahun 1994 jalan menuju Way Haru-Way Heni ini kami buka secara bergotong-royong bersama masyarakat dengan membuka jalan setapak. Kemudian pada 2011-2012 Pemerintah Pekon serta tokoh masyarakat mengajukan pembangunan jalan ke pihak terkait untuk mendapatkan izin pengesahan status jalan," jelasnya.


Namun permohonan tersebut belum dikabulkan, yang diberikan hanyalah izin status jalan yang disebut sebagai jalur Patroli. Sampai akhirnya pada tahun 2019 Pemkab Pesibar membuka badan jalan dengan lebar 6 meter dan panjang 10 Km itu pun hanya pembukaan badan jalan tanah.

Persoalan perizinan peningkatan ruas jalan tersebut semakin pelik setelah pihak TNBBS membatalkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Pesibar dengan BBTNBBS, mereka seolah mempersulit perizinan peningkatan ruas jalan menuju empat Pekon terisolir tersebut dan pada akhirnya pembangunan ruas jalan belum bisa dilakukan hingg saat ini.

"Kami merupakan bagian dari NKRI, kami juga memiliki hak untuk bisa mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, merasakan Infrastruktur yang layak, pasokan listrik yang memadai agar kami bisa hidup layaknya manusia merdeka lainnya," keluh Rohman.

Rohman berharap surat permohonan audiensi yang ditujukan ke Presiden Jokowi bisa direspon, sehingga pihaknya bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan keluhan warganya selama ini.

"Kami masyarakat Marga Belimbing Way Haru memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat agar bisa membantu kami, perhatikan kami agar masyarakat kami bisa hidup dengan layak," tutupnya. (*)


Video KUPAS TV : Anak Krakatau Kembali Erupsi