TPP ASN Bakal Dipotong, DPRD Minta Pemkot Metro Kurangi Kegiatan Seremoni
Kupastuntas.co, Metro –
Desas-desus pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 50 persen kini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Legislatif meminta
Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial
untuk menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi hak TPP para ASN.
Hal tersebut ditegaskan
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah. Menurutnya, TPP merupakan bentuk
penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas
tugas yang diembannya.
"TPP ini kan
merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan
pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya. Kriteria TPP ASN itu kan
berdasarkan beberapa indikator mulai dari beban kerja, prestasi kerja, kondisi
kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan lain sebagainya,"
ungkapnya kepada Kupastuntas.co, Kamis (16/6/2022).
Politisi Partai
Demokrat itu bahkan mempertanyakan perihal anggaran yang disebut Pemkot
mengalami defisit. Amrullah juga meminta agar Pemkot mengurangi kegiatan yang
bersifat seremonial.
"Soal TPP yang
kita tanyakan kepada Pemkot, apa yang menjadi persoalan sehingga harus ada
pemotongan. Hari ini sudah jelas anggaran di Metro tidak ada defisit, kalau
memang ada yang mengganggu anggaran dan menjadi penyebab defisit maka yang
harus dikurangi adalah kegiatan seremonial bukan TPP pegawai," bebernya.
Menurutnya,
pengurangan kegiatan seremonial perlu dilakukan lantaran banyak menghabiskan anggaran.
Guna efisiensi anggaran, Pemkot diminta melakukan evaluasi rencana kegiatan
seremoni.
"Yang
menghabiskan anggaran banyak itu ya kegiatan seremoni, cobalah di evaluasi lagi
kegiatan-kegiatan seremoni untuk efisiensi anggaran. Pilih mana kegiatan yang
prioritas mana yang tidak, jangan semua mau dibuat seremonial karena itu tidak
sedikit menelan anggaran," tuturnya.
"Apalagi kemarin
baru keluarkan kebijakan soal PBB yang naik gila-gilaan, THR honorer juga tidak
dikeluarkan merata dan sesuai satu bulan gaji, dan hari ini TPP juga mau
dipotong. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kenapa harus tunjangan pegawai yang
dikorbankan," imbuhnya.
Amrullah mengharapkan
Pemkot segera mencari jalan keluar agar TPP ASN dapat dibayarkan penuh 100
persen.
"Jadi kami
mengharapkan eksekutif hari ini dapat mengevaluasi yang namanya kebijakan tanpa
harus ada yang dikorbankan. Tolonglah jangan dzolim, apalagi ASN di Metro ini
kan notabenenya adalah pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan,"
pungkasnya.
Sementara itu,
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, persoalan
TPP hingga kini Pemkot masih mencari solusi.
"Soal TPP kami
dari tim TAPD sedang berusaha untuk mencarikan jalan keluar terkait dengan TPP
ini, sedang dibahas mudah-mudahan TPP memang baru untuk sekian bulan saja,
kekurangannya sedang kita carikan," ujarnya.
Dirinya juga sepakat
dengan masukan legislatif yang menyarankan untuk mengurangi kegiatan bersifat
seremonial.
"Lebih baik untuk
mengurangi kegiatan-kegiatan asal bisa membayarkan TPP. Ini sedang kita
upayakan semua. Untuk besarannya saya tidak hafal karena besarannya per dinas,"
kata dia.
"Pertimbangannya
jika keuangan membaik bisa dibayarkan 100 persen, 50 persen dan beberapa
persen, karena itukan kebijakan daerah. Maka kita dengan dinas sepakat untuk
sama-sama mengerem kegiatan-kegiatan, kita akan evaluasi kegiatan
seremoni," tambahnya.
Bangkit juga berjanji
untuk mengupayakan pembayaran TPP penuh, meskipun begitu jika upaya tersebut
terhambat pihaknya tetap akan mengupayakan minimal pencairan TPP 50 persen.
"Yang paling bagus memang dibayarkan 100 persen, tapi kita lihat dulu nanti bisa 50 atau bisa 75 persen tergantung kekuatan kondisi keuangan daerah. Kalau di Palembang sudah dua tahun ini 50 persen dibayarkannya, Kota Palembang," tandasnya. (*)
Video KUPAS TV : Khilafatul Muslimin Bentuk Kampung Khilafah Di Lampung Selatan
Berita Lainnya
-
Cegah Politik Uang, Bawaslu Libatkan Masyarakat Luas Awasi Pilkada Metro
Kamis, 18 April 2024 -
Mantan Loper Koran Mantapkan Diri Nyalon Walikota Metro
Kamis, 18 April 2024 -
Sekda Minta DLH Pasang Banner Peringatan dan OTT Pembuang Sampah di Metro
Kamis, 18 April 2024 -
Besok, PDI Perjuangan Kota Metro Buka Penjaringan Bacalon Walikota
Rabu, 17 April 2024