Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat Kebijakan Publik yang juga akademisi dari Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengajak masyarakat serta lembaga pengawasan seperti DPRD, Ombudsman hingga NGO untuk bersama menyampaikan buruknya pelayanan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Presiden.

Menurut Dedi, diantara seluruh instansi pelayanan publik yang ada, BPN merupakan salah satu instansi pelayanan publik terburuk. Mulai dari lambatnya penertiban sertifikat tanah hingga adanya oknum mafia tanah didalam internal BPN yany banyak menimbulkan kerugian.

"BPN adalah salah satu instansi yang selalu mendapatkan keluhan buruk dari masyarakat didalam pelayanan nya. Selain itu dugaan mafia tanah juga sangat besar didalam internal BPN. Sehingga ini mesti ada evaluasi besar-besaran untuk BPN," kata Dedi, saat dimintai keterangan, Kamis (16/6/2022).

Menurutnya, lembaga pengawasan eksternal yang dimiliki saat ini seperti Ombudsman, DPRD hingga NGO dinilai masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap BPN.

"Ini harus disuarakan untuk sampai ke pusat bahkan ke Presiden langsung. Dengan tujuan agar Presiden memberikan perhatian khusus kepada BPN. Karena ini sudah lama sekali pelayanan BPN ini sangat buruk," bebernya.

Menurutnya, jika Presiden sudah menaruh perhatian khusus terhadap BPN maka harapannya akan ada perubahan didalam pelayanan BPN seperti saat Presiden memberantas premanisme dijalanan beberapa waktu yang lalu.

"BPN ini seperti mau memberantas korupsi di negeri ini, sangat susah sekali. Sehingga perlu kerja ekstra ordenery antara lembaga dan masyarakat sipil untuk saling bergerak. Jika Presiden sudah konsen maka akan ada perubahan seperti saat Presiden fokus terhadap premanisme di jalanan dan Kapolri langsung bergerak memberantas," bebernya.

Menurutnya, dilantiknya Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN menjadi harapan baru untuk merubah pelayanan menjadi lebih baik serta dengan tegas memberantas oknum mafia tanah didalam internal BPN.

"Menteri baru yang merupakan mantan Panglima TNI menjadi harapan baru untuk melakukan perbaikan. Kalau tidak kasian rakyat yang selalu dipermainkan karena prosedur yang lama dan praktek mafia di dalamnya," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah, Pemerintah Bangun Jembatan Way Gebang