Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto menerangkan, rekrutmen pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tenaga di RSJ memang kekurangan terutama untuk yang tekhnis seperti Dokter, Psikolog dan Programer. Dan menurut peraturan, karena RSJ sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu bisa melakukan rekrutmen dan nanti dibayar oleh mereka sendiri," kata Fahrizal, saat dimintai keterangan, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, pegawai dari rekrutmen yang dilakukan oleh RSJ tersebut berbeda dengan Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) yang dimiliki oleh Pemprov Lampung yang digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau PTHL itu terpusat di BKD dan dibiayai oleh APBD. Sedangkan BLUD ini tidak dibiayai oleh APBD tapi ditanggung oleh mereka sendiri. Ini juga untuk PTHL di Pemprov mulai tahun depan sudah akan kita kurangi," lanjutnya.

Ia juga mengatakan, RSJ merupakan salah satu instansi yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik sehingga harus dipastikan memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi.

"Sehingga yang perlu segera di isi harus segera supaya pelayanan maksimal. Karena dalam waktu dekat juga akan ada akreditasi yang salah satu penilaian nya adalah SDM," terangnya.

Sementara Direktur RSJ, dr Nuyen Meutia Fitri mengungkapkan, perekrutan yang dilakukan oleh RSJ berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022.

"Ini namanya adalah pegawai BLUD tidak tetap dan ini ada mekanisme seperti pengumuman dan seleksi. Kami lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kami akan bayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan kami," kata dr Nuyen.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan rekrutmen tersebut lantaran kekurangan SDM. Dimana ada beberapa petugas yang mengundurkan diri lantaran diterima dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu yang lalu. 

"Sekarang petugas kita yang PTHL ada 47 orang dan BLUD juga 47 orang. Harusnya ada 50 tapi karena ada yang diterima PNS sehingga berkurang. Ini juga sebagai persiapan untuk akreditasi yang akan dilakukan pada Juli mendatang," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah, Pemerintah Bangun Jembatan Way Gebang