Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) bersama TNI dan Polri bakal membentuk Kampung Pancasila untuk menggantikan Kampung Khilafatul Muslimin yang berada di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Lamsel AKBP Edwin ketika diwawancarai saat melakukan penertiban plang atau atribut organisasi keagamaan Khilafatul Muslimin di Kecamatan Jati Agung, Selasa (14/06/2022).

Dia mengatakan, dalam membentuk Kampung Pancasila itu, pihaknya akan melakukan beberapa kegiatan baik itu di kampung yang selama ini disebut Kampung Khilafah, maupun di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) Khilafatul Muslimin Margodadi.

"Kedepan kami bersama dengan Pemkab dan Kodim 0421/LS sudah merencanakan, kita akan merencanakan Kampung Pancasila. Untuk menuju Kampung Pancasila itu sendiri kita sudah ada konsep rangkaian kegiatan," katanya.

Nantinya, kata dia, Kepolisian bersama dengan TNI dan Pemkab Lamsel akan memberikan pembinaan kepada para santri yang berada di PPUI Margodadi.

Dia menjelaskan, saat ini, seluruh aktifitas yang mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin di PPUI Margodadi telah diminta untuk diberhentikan sementara.

"Disini juga sudah dikeluarkan surat untuk menghentikan kegiatan sementara dan kedepan kita akan mengisi dari Polres, Kodim dan Pemda baik itu Dinas Pendidikan dan Keagamaan," jelasnya.

AKBP Edwin menambahkan, kegiatan-kegiatan itu bertujuan untuk menyampaikan pesan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada kelompok Khilafatul Muslimin.

"Jangka waktu tidak bisa ditentukan, artinya sampai dengan saudara-saudara kita memahami betul apa itu Pancasila, bagaimana itu mencintai Indonesia," tambahnya.

Sementara, salah seorang pengurus PPUI Margodadi, Ustadz Abu Mahmud ketika berbincang dengan tim gabungan mengatakan, pihaknya menyambut baik atas adanya rencana pembinaan itu.

Terlebih, kata dia, para santri yang berada di PPUI Margodadi pun dapat menjadi tidak syok atas kejadian yang terjadi belakangan ini.

"Fokus kita ke anak-anak, saya bersyukur kalau masih mau dibina, berarti tidak membuat syok anak-anak," katanya.

Dia menambahkan, dengan adanya kegiatan yang terjadi belakangan ini, pihaknya merasa kebingungan untuk memenuhi operasional di pondok pesantren lantaran terdapat sejumlah uang yang disita oleh aparat kepolisian.

"Jujur aja mereka kebanyakan orang enggak mampu, ini kami masih berpikir bagaimana operasional kalau dari jamaah sudah dihentikan. Kami dari sejak awal itu dilarang mengajukan proposal kemana-mana," tambahnya. (*)