Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin menuding pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), belum siap menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak.

Menurut Sudin, berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian, PMK telah menjangkiti lebih dari 50 ribu hewan ternak yang tersebar di 16 provinsi, termasuk Lampung.

"Provinsi yang paling besar terkena dampaknya adalah Jawa Timur dan Aceh. Meski sudah menjangkiti puluhan ribu ekor hewan ternak namun sampai saat ini penyebabnya apa dan asalnya dari mana belum diketahui," kata Sudin saat menjadi narasumber dalam acara ‘PDI Perjuangan Lampung Menyapa’ dengan tema pengendalian PMK di Provinsi Lampun dipandu Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Donald Haris Sihotang, di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jumat (3/6/2022).

Menurut Sudin, pemerintah belum siap dalam menanggulangi persebaran PMK. Hal itu dibuktikan dengan rencana Kementerian Pertanian yang akan membeli tiga juta dosis vaksin namun belum memiliki anggaran yang jelas.

"Katanya vaksin akan datang pada minggu kedua Juni namun dananya belum tahu dari mana. Sedangkan Agustus vaksin buatan Indonesia katanya sudah siap. Kita memang punya pabrik vaksin di Surabaya dan tutup pada tahun 1990. Sudah 32 tahun alat tersebut tidak digunakan dan ini tidak mungkin lagi bisa," ujarnya.

Sudin juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh. Selain sumber daya manusia (SDM) yang masih minim, pemerintah juga dinilai kurang memperhatikan kesejahteraannya.

"Tenaga penyuluh ini masih minim dan gajinya hanya Rp400 ribu per bulan serta tidak ada kendaraan dinas. Kasihan untuk penyuluh di daerah seperti Lampung ini, karena jarak antar desa cukup jauh. Jadi memang harus menjadi perhatian bersama," tuturnya.

Menurutnya, penanganan yang paling cepat untuk penanggulangan PMK adalah dengan menyembelih hewan ternak yang terpapar. Namun pemerintah harus siap mengganti kerugian yang dialami peternak.

Ia menjelaskan, daging ternak yang terserang PMK secara medis aman dikonsumsi oleh manusia dengan catatan harus dimasak dalam suhu di atas 70 derajat celcius. Sementara untuk jeroan tidak boleh dikonsumsi karena dikhawatirkan virusnya tidak mati.

"Populasi sapi di Indonesia hampir 18 juta, jika yang kena hampir 50 persen berarti 9 juta dan harga satu ekor Rp20 juta. Maka kerugian bisa mencapai Rp180 triliun," ungkapnya.

Sudin mengatakan, dirinya telah meminta kepada semua kader PDI Perjuangan untuk turut serta membantu pemerintah dalam penanggulangan PMK.

"Saya sudah minta kepada anggota fraksi maupun ketua DPC se-Provinsi Lampung untuk segera melaporkan jika terjadi kasus PMK. Jika sepenuhnya mengandalkan pemerintah akan terjadi kerugian yang cukup besar. Nanti akan ada bantuan desinfektan dari pusat," ucapnya.

Sementara Praktisi Peternakan Provinsi Lampung, Noviar Akmal, mengatakan butuh kerjasama antar semua pihak untuk mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran PMK yang ada di Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan, untuk memaksimalkan penanggulangan PMK di Provinsi Lampung harus ditambah tenaga kesehatan seperti dokter hewan dan tenaga penyuluh.

"Namun SDM kita masih sangat terbatas terutama dokter hewan, paramedis veteriner dan juga penyuluh. Karena ini sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi di lapangan. Semua pihak harus terlibat dalam penanggulangan PMK," tuturnya.

Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan aparat keamanan untuk membantu menghambat proses penularan PMK dengan melakukan pengecekan secara detail terhadap hewan ternak yang akan masuk ke Provinsi Lampung.

"Jika tidak ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), dan saat ada hewan ternak masuk dari daerah yang mencurigakan maka harus dipulangkan ke daerah asal. Namun sebelum dipulangkan tetap harus disemprot disinfektan," saran dia.

Ia mengungkapkan bahwa penyebaran PMK sangat cepat. Hal itu terjadi karena PMK merupakan virus yang dibawa oleh udara dan akan menular kepada ternak lainnya dengan radius 10 kilometer.

"Maka harus diantisipasi dengan cepat dan ketat, karena banyak hal yang menyebabkan penularan. Maka harus disiplin dengan pengawasan ketat terhadap lalulintas ternak terutama di daerah cek poin seperti di Bakauheni," imbuhnya.

Ia melanjutkan, PMK ialah virus yang sebelumnya tidak diprediksi sehingga pemerintah tidak mempunyai kesiapan anggaran dalam rangka penanganan mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga vaksin.

Untuk itu, ia mengajak kepada semua peternak menjaga kebersihan kandang serta memberikan pakan yang sehat dan bergizi serta tergabung dalam asuransi peternakan.

"Peternak ikutlah asuransi peternakan, jadi mereka merasa aman dalam berusaha. Mulai dari ketersediaan pangan dan juga obat. Jika ketersediaan ternak aman maka akan berdampak terhadap ketahanan negara," ujarnya. (*)

Artikel ini Telah Terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 6 Juni 2022 dengan Judul "Sudin Sebut Kementan Belum Siap Tangani PMK"

Video KUPAS TV :  Kader dan Simpatisan DPD PDI Perjuangan Pecahkan Rekor Muri