Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima penghargaan kategori realisasi belanja daerah tertinggi tahun anggaran 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang disiarkan melalui kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, Kamis (2/6/2022). 

Selain Pemprov Lampung yang menerima penghargaan, Kabupaten Lampung Selatan juga menerima penghargaan dengan kategori yang sama dan diterima oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. 

Dalam arahannya Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menerangkan jika melandai nya pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum oleh pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan dan juga memaksimalkan dalam belanja. 

"Dengan melandainya  pandemi Covid-19 ekonomi mulai bergerak normal. Maka potensi untuk mendapatkan pendapatan menjadi lebih tinggi. Kalau pendapatannya tinggi jangan disimpan di bank tapi belanjakan, biar ada uang yang beredar di masyarakat," terangnya. 

Menurutnya, dengan beredar nya uang ditengah masyarakat maka hal tersebut akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memancing swasta untuk melakukan investasi. 

"Kepala daerah untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang masih tetap bertahan pada saat pandemi. Misalnya sektor pangan, pertanian, perkebunan dan pertambangan," imbuhnya. 

Pada kesempatan tersebut ia juga mengungkapkan jika pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala dan akan memberikan teguran secara tertulis untuk pemda yang realisasi belanjanya masih rendah. 

"Kita akan evaluasi terus tiap bulan dan kita bacakan nanti daerah mana yang rendah. Saya akan buat teguran seperti tahun lalu. Daerah yang di bawah kemungkinan kita berikan warning supaya mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik," tutupnya. 

Dikonfirmasi terpisah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengungkapkan jika pihaknya optimistis jika APBD Pemprov Lampung akan terserap secara maksimal hingga akhir tahun. 

Karenanya, ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan proses belanja barang dan jasa sejak awal tahun ketika APBD telah disahkan oleh DPRD. 

"Ketika APBD disahkan oleh DPRD maka Januari sudah bisa dimulai. Namun pada umumnya pertengahan tahun baru dilaksanakan sehingga banyak progam yang tidak terealisasi. Ini yang harus dicegah," tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut ia juga mengungkapkan jika pihaknya akan meningkat belanja langsung yang dapat bersentuhan dengan masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian daerah. 

"Untuk saat ini saya usahakan agar dana tidak langsung diturunkan tetapi dana langsung ditingkatkan. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga terus kita gali seperti dari sektor tambang dan minyak bumi," tutupnya. 

Seperti diketahui realisasi APBD Pemprov Lampung, tahun anggaran 2021 hingga akhir tahun mencapai angka 94,01 persen. Angka tersebut menjadikan Provinsi Lampung urutan kedua realisasi tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. (*)