• Selasa, 23 April 2024

Komitmen Tangani Stunting, Pemkab Tanggamus Bentuk Tim Khusus

Kamis, 02 Juni 2022 - 16.39 WIB
267

Bupati Tanggamus Dewi Handajani saat menghadiri pelantikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di aula hotel 21 Gisting, Kamis (2/6/2022). Foto: Sayuti/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Tanggamus - Sebagai bentuk komitmen guna menangani kasus stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus melaksanakan forum Rembuk Stunting dan membentuk tim khusus, dengan pelantikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di aula hotel 21 Gisting, Kamis (2/6/2022).

Hal itu dikarenakan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten tertinggi kasus stunting di Provinsi Lampung, dimana terdapat 17 lokasi dengan kasus stunting yang tersebar di beberapa kecamatan.

Menanggapi hal itu, Bupati Tanggamus Dewi Handajani berharap tercipta komitmen seluruh pihak dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama.

"Saya berharap tim yang dipimpin Bapak A.M Syafi'i (wakil bupati), dapat melaksanakan tugas dengan baik, mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Tanggamus, sehingga kedepan mampu menghantarkan masa depan anak-anak Tanggamus menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas dan lebih kuat," kata Dewi Handajani.

Dewi juga mengatakan, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional. "Dengan adanya SSGI ini, Tren status balita setiap tahunnya dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap output dari intervensi serta status gizi," lanjutnya.

Dewi melanjutkan, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.

"Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar dibawah rata-rata dan berakibat prestasi sekolah yang buruk," ujarnya.


Kemudian tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi perlu segera diatasi bersama, baik pemerintah kabupaten, pemerintah pekon, individu, komunitas dan CSR harus bersinergi serta bersatu dalam upaya penanganan stunting.

Sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan lima pilar pencegahan stunting, antara lain :

  1. Komitmen dan visi Kmkepemimpinan
  2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.
  3. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa/pekon.
  4. Ketahanan pangan dan gizi, dan kelima, pemantauan dan evaluasi. 

"Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, maka pada hari ini kita mengadakan Rembuk Stunting dengan tema Meningkatkan kemitraan dalam Pelayanan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berprestasi," ucap Dewi.

Dewi menuturkan, rembuk stunting ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tanggamus.

"Kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah dua tahun (Baduta), baik melalui Intervensi gizi Spesifik, maupun Intervensi," kata Dewi. 

Selain itu, sensitif perlu terus diupayakan. Untuk itu Dewi minta, intervensi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga dilaksanakan oleh sektor lain. Karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan 70 persen.

Dukungan tersebut  diantaranya melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, pemahaman serta kepedulian masing-masing individu, berikut masyarakat, untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting.

Dewi menambahkan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, dampaknya sangat dirasakan, terutama yang di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Dampak tersebut sangat berpotensi meningkatkan angka stunting, dan berpotensi mengancam target penurunan stunting secara nasional hingga 14 persen pada tahun 2024.

"Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Tanggamus, dimana layanan Posyandu balita maupun ibu hamil mengalami penurunan, karena penghentian penyelenggaraan Posyandu dan fasilitas kesehatan ibu/balita," pungkasnya. (*)