Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat Edi Novial mengapresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut yang di raih Kabupaten Lampung Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Hal tersebut di sampaikan Edi Novial usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, bersama tiga Kabupaten lainnya yaitu Pringsewu, Pesisir Barat dan Tulang Bawang pada tahun 2021. di Kantor BPK RI perwakilan Provinsi Lampung.

"Tentu kami sangat mengapresiasi pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut yang di raih Kabupaten Lampung Barat. Karena telah menyusun LKPD dengan cukup baik, sistematis dan sesuai dengan standar laporan keuangan. itu harus menjadi penyemangat agar pengelolaan keuangan kedepan semakin baik lagi," ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Edi menyampaikan bahwa Opini WTP ke-12 berturut-turut yang di raih oleh Lampung Barat merupakan awal terciptanya sistem pemerintahan yang transparan serta bersih melalui penilaian kewajaran pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

"Sistem Pemerintahan yang sudah di jalankan selama ini artinya memang sudah berjalan dengan baik, baik pengelolaan keuangan serta aset daerah yang memang sudah di jalankan dengan baik, dan apa yang sudah di capai saat ini harus dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan," ucapnya.

BACA JUGA: Membanggakan, Lambar Raih WTP Ke-12 Kali Berturut-turut

Edi Novial juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tim audit BPK RI perwakilan Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat dengan baik dan kooperatif.

"Kami selaku unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berharap agar dalam proses pemeriksaan koordinasi dan komunikasi selalu dapat terjalin dengan baik, bukan berarti selama ini koordinasi dan komunikasi tidak baik, namun untuk dapat terus ditingkatkan," terangnya.

Karena menurut Edi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan BPK RI dalam proses pemeriksaan, seperti kelengkapan data, pertanyaan-pertanyaan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas, sehingga kesalahan persepsi dan interpretasi dari pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah dapat dihindari. (**)

Video KUPAS TV : Asyik Pesta Narkoba Jenis Sabu | Mantan Kades Bersama 3 Rekan Pria Ditangkap