• Minggu, 29 September 2024

Daerah Pesisir Bandar Lampung Akan Dipasang Saluran Gas Negara

Rabu, 20 April 2022 - 16.44 WIB
224

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah. Foto: Doc/Kupastuntas.co

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan mengajukan ke pemerintah pusat untuk meminta kawasan daerah pesisir dipasang dengan saluran gas negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah mengatakan, kawasan pesisir akan segera diperbaiki. Hal itu lantaran sudah janji walikota, bahwa salah satu program kualitasnya adalah penataan kawasan pesisir.

"Kemarin pada acara dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), walikota meminta supaya di kawasan pesisir itu juga diberikan saluran gas. Sehingga masyarakat kita disana juga menikmati gas untuk rumah tangga, seperti di perkotaan di tengah tengah kota ini," ujar Khaidarmansyah, Rabu (20/4/2022).

Sebelumnya, daerah pesisir tersebut memang belum diproyeksikan untuk ada saluran gas, lantaran daerah itu belum masuk dalam peta pengembangan gas.

"Sekarang ini kan gas baru di kecamatan kecamatan tertentu. Seperti Panjang, Bumi Waras, Telukbetung Timur (TBT), Telukbetung Selatan (TBS) kan belum masuk. Tapi yang baru kan daerah-daerah yang notabene daerah perkotaan seperti TKP, TKT sampai Sukarame, baru sampai situ jaringan gas nya," ungkapnya.

"Nah tahun ini gas itu akan nambah 11 ribu sambungan lagi, setelah itu baru kita akan arahkan ke pesisir. Karena masyarakat kita juga pengen dapat gas, yang tinggal buka kran hidup gas nya," timpalnya.

Untuk berapa rumah yang mendapatkan saluran itu jelasnya, nanti akan didata oleh PGN, rumah mana saja yang bisa dilalui pipa gas. Sedangkan realisasi mutlak proyek nya PGN, dimana pihaknya hanya bisa menghimbau dan memberikan dukungan.

"Kemudian kalau memang sudah pipa gas dilalui, kita harapkan semua masyarakat berlangganan gas, seperti yang sudah ada di perkotaan," harapnya.

Selain itu, untuk penataan daerah pesisir, pihaknya juga telah berusaha untuk meminta bantuan dengan pemerintah pusat melalui kementerian PU.

"Meminta bantuan baik program bedah rumah, kemudian skala lingkungan maupun skala kawasan pembenahan pesisir. Tapi mungkin realisasinya masih melihat kondisi keuangan dipusat, tapi program kita untuk penataan pesisir tetap kita laksanakan," tandasnya. (*)


Video KUPAS TV : TIMBUN PERTALITE HAMPIR 2000 LITER | WARGA LAMPURA TERANCAM DENDA 60 MILIAR