Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima penghargaan predikat terbaik ke III dengan kategori penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tercepat tahun 2021 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Dody Fachrudin, kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jumat (8/4/2022).

"Penghargaan ini diberikan karena pada tahun anggaran 2021 Pemprov Lampung telah berhasil melakukan percepatan penyaluran dan penyerapan termasuk dalam eksekusi, sesuai dengan arahan presiden," kata Dody, saat dimintai keterangan.

Dengan diberikannya penghargaan tersebut diharapkan Pemprov Lampung pada tahun 2022 ini dapat konsisten dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi.

"Harapannya pada tahun 2022 ini paling tidak di awal tahun sudah mulai diserap karena itu akan lebih terasa oleh masyarakat. Ini juga bisa menjadi contoh provinsi yang lain untuk melakukan hal yang sama," tuturnya.

Menurutnya, pada tahun 2022 ini Provinsi Lampung menerima alokasi DAK disik Rp345,21 miliar, sementara untuk DAK non fisik Rp813,7 miliar. DAK fisik tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menerima alokasi RP336,81 miliar.

Sementara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengungkapkan, pihaknya terus mendorong kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima DAK untuk segera melakukan penyerapan. 

"Saya minta semua dinas yang mendapatkan DAK untuk segera bergegas melakukan penyerapan. Pemerintah pusat memberikan hak yang sama kepada semua daerah, tapi besar kecilnya anggaran tergantung dengan kreativitas masing-masing," kata Arinal.

Menurutnya, realisasi DAK tersebut akan berdampak terhadap realisasi serapan anggaran. Dimana pada tahun anggaran 2021 Lampung berada di urutan kedua di Indonesia dengan realisasi belanja dan pendapatan yang mencapai 99 persen.

"Saya juga akan mengagendakan rapat koordinasi bersama dengan kabupaten/kota dan menghadirkan DJPb. Saya minta dari DJPb dapat memberikan pemahaman kepada kepala daert seperti apa pengelolaan keuangan yang baik," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Aturan Jam Kerja PNS Pemkot Balam Saat Ramadan