Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung menyoroti rendahnya anggaran pada tahun 2020 yang dialokasikan oleh Gubernur Lampung untuk pengembangan sektor pertanian dalam artian luas.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Sutono mengungkapkan, kecilnya anggaran tersebut tidak sejalan dengan misi Gubernur Lampung yang kelima, yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

"Program kerja gubernur yang tertuang didalam RPJMD terutama di sektor pertanian bagus-bagus. Namun fakta yang terjadi tidak seperti yang ada di lapangan. Misi kelima untuk sektor pertanian hanya diberikan anggara 2.07 persen dari total APBD. Ini semestinya bisa diatas 10 persen," kata dia saat dimintai keterangan, Rabu (6/4/2022).

Ia melanjutkan, pada tahun 2020 lantaran adanya recofusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19, terdapat beberapa progam yang dinilai penting untuk pengembangan pertanian didaerah setempat namun tidak mendapatkan alokasi anggaran.

"Kegiatan penting seperti pengembangan cabai, pendampingan bawang putih, pengembangan bawang merah, peningkatan petugas perbenihan ini dicoret. Padahal anggarannya kecil hanya Rp30 juta dan yang bertahan hanya belanja bibit ternak Rp16 juta dan belanja pakan ternak Rp150 juta," terangnya.

Menurutnya, anggaran untuk sektor pertanian yang dinilai sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tidak seleras dengan anggaran yang dialokasikan untuk beberapa kebutuhan perkantoran yang nilainya cukup tinggi.

Hal itu contohnya seperti untuk belanja tas kegiatan Rp1,5 miliar, spanduk Rp1,6 miliar, surat kabar Rp3,3 miliar, untuk souvernir Rp2,5 miliar dan ada sewa uang rapat Rp8,8 miliar.

"Ini ironis, sedangkan untuk bibit ternak nilainya cukup rendah. Ini terjadi bukan hanya tahun 2020 tapi juga tahun 2021," terangnya.

Rendahnya anggaran yang diberikan untuk sektor pertanian tersebut juga berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin terutama yang tinggal di pedesaan pada tahun 2020.

"Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB tetapi diberikan anggaran yang kecil. Angka kemiskinan di Lampung yang tinggi malaj ada di pedesaan dan ini mata pencahaian nya ada di pertanian, kehutanan, lerikanan," tuturnya. 

Berdasarkan data dari BPS pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1,09 juta orang atau 12,76 persen, naik sebesar 41,82 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 1,05 juta orang atau 12,34 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan adalah sebesar 9,59 persen atau naik 0,57 poin dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 9,02 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 14,22 persen atau mengalami kenaikan 0,39 poin jika dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 13,83 persen.

"Jika mau serius mengentaskan kemiskinan maka ciptakan lapangan kerja, mestinya sektor pertanian, perhutanan dan perikanan menjadi fokus Gubernur dengan diberikan anggaran yang maksimal. Berikan dampingan terhadap petugas, petugas di berdayakan dan berikan pembinaan," tegasnya. (*)

Video KUPAS TV : NELAYAN GANDENG PEMKOT BANDAR LAMPUNG LARUNG KEPALA KERBAU