Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan capaian realisasi investasi Provinsi Lampung untuk tahun 2022 sebesar Rp11 triliun. Target tersebut baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, Yudhi Alfadri mengungkapkan, target tersebut turut didukung oleh 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung.

"Harapannya pemda kabupaten/kota dapat saling bersinergi dengan Pemprov Lampung, sehingga target tersebut dapat terealisasi," kata Yudhi, saat dimintai keterangan, Minggu (3/4/2022).

Target investasi pada tahun 2022 yang tertinggi ialah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sebesar Rp2,85 triliun, lalu Mesuji Rp1,79 triliun, Tanggamus Rp1,69 triliun, Bandar Lampung Rp1,61 triliun, dan Lampung Selatan Rp1,56 triliun.

Selanjutnya Tulang Bawang Barat Rp311,96 miliar, Tulang Bawang Rp267,77 miliar, Way Kanan Rp244,04 miliar, Lampung Utara Rp238,98, Pesawaran Rp238,98 miliar, Lampung Barat Rp127,17 miliar.

"Lampung Timur adalah Rp122,79 miliar, Kota Metro Rp27,79 miliar, Pringsewu Rp11,02 miliar dan untuk Kabupaten Pesisir Barat adalah Rp5,40 miliar," ungkap Yudhi.

Yudhi mengaku, ditengah pandemi Covid-19 terdapat banyak perubahan regulasi khususnya bidang penanaman modal yang perlu disikapi dan dipatuhi guna menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dunia usaha.

Guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi, saat ini sudah terbentuk Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sebuah perizinan berusaha dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui penilaian berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

"Adanya OSS-RBA tersebut diharapkan pelayanan perizinan menjadi lebih mudah, cepat dan sederhana. Tentunya juga diikuti dengan pengawasan yang terkoordinasi dengan transparan dan akuntabel," terangnya.

Sementara 6Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, mengungkapkan jika guna mendukung tercapainya realisasi investasi tersebut maka pemerintah daerah harus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para investor.

"Jika sistem perizinan dipermudah serta kenyamanan dan keamanan selama berinvestasi dapat terjamin, maka optimistis target tersebut dapat tercapai bahkan bisa melebihi," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya peningkatan realisasi investasi tersebut diharapkan juga akan berdampak terhadap penyerapan terhadap tenaga kerja lokal sehingga akan pengangguran dapat terus ditekan.

"Ini kan kalau semakin banyak yang investasi terutama dalam pembangunan tentunya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga peningkatan ekonomi dapat terus diwujudkan," terangnya. (*)

Video KUPAS TV : NELAYAN GANDENG PEMKOT BANDAR LAMPUNG LARUNG KEPALA KERBAU