• Kamis, 11 September 2025

Pemprov Lampung Ajukan Penambahan 1.337 MT Gas Bersubsidi

Minggu, 27 Maret 2022 - 15.03 WIB
115

Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung, Emilia Kusumawati saat dimintai keterangan. Foto : Doc/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengajukan penambahan kuota gas elpiji bersubsidi 3 kilogram  guna mengantisipasi adanya kelangkaan ditengah-tengah masyarakat.

Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung, Emilia Kusumawati, mengungkapka jika pada tahun 2022 ini kuota penambahan yang akan diajukan sebesar 8 persen atau sekitar 1.337 metrik ton (MT).

"Guna mengantisipasi kelangkaan kami telah mempersiapkan penambahan terhadap stok LPG 3 kilogram sebesar 6 hingga 8 persen atau sekitar 1.337 MT," kata Emilia saat dimintai keterangan, Minggu (27/3/2022).

Ia melanjutkan, pengajuan jumlah kuota tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya kelangkaan terlebih saat bulan puasa hingga menjelang lebaran Idhul Fitri mendatang.

"Untuk kuota LPG 3 kilogram tahun 2022 ini sebanyak 202.471 MT sedangkan tahun 2021 kemarin sebanyak 195.589 MT. Artinya ada penambahan di tahun ini sebanyak 3,5 persen atau 6.882 MT," ungkapnya.

Ia mengungkapkan guna menghindari adanya kelangkaan terhadap LPG 3 kilogram maka para pangkalan dan kios-kios yang menjual gas bersubsidi diminta untuk dapat menyalurkan gas bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.

"Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk satgas monitoring pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi guna mengantisipasi kelangkaan terlebih saat puasa hingga hari raya Idhul Fitri," katanya.

Dikonfirmasi terpisah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung, meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan langkah strategis guna mengantisipasi adanya kelangkaan gas bersubsidi.

Ia menilai jika gas bersubsidi bisa saja mengalami peningkatan konsumsi sejalan dengan adanya kenaikan harga untuk gas non subsidi yang dapat memberatkan masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi sejak dini, biasanya menjelang hari raya Idhul Fitri ada kenaikan jumlah konsumsi. Pengawasan harus dilakukan secara intensif," terangnya.

Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga untuk LPG non subsidi dikhawatirkan banyak masyarakat yang beralih untuk menggunakan LPG subsidi sehingga masyarakat yang seharusnya menerima menjadi kesulitan.

"Untuk gas yang non subsidi saja saat ini kan mengalami kenaikan. Jika ini berlangsung lama dan bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya maka tidak menutup kemungkinan yang seharusnya tidak menerima namun dia menggunakan," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : RESIDIVIS NEKAT MENJAMAH ALAT REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT 15 TAHUN MENDUDA


Editor :