Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, meminta DPRD maupun pemerintah setempat, untuk membuat kajian yang komprehensif, supaya kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di Lampung ini tidak dibatasi.

Hal itu lantaran, sejak dua bulan lalu solar subsidi dibatasi, sehingga menimbulkan antrean panjang truk di SPBU.

"Maka kita minta pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan juga DPRD, untuk membuat kajian yang komprehensif, supaya kuota BBM solar di Lampung ini kembali. Karena bukan hanya masyarakat Lampung yang mengisi solar, tetapi mobilitas antar provinsi," ujar Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas Lampung, Donny Irawan, Senin (14/3/2022).

"Artinya kita berharap soal stok solar ini, pemerintah segera perbaiki terkait kuotanya, karena kalau tidak supir-supir angkutan, ekspedisi dan angkutan sayur akan menjerit,"sambungnya.

Menurutnya, pembatasan ini bukan kebijakan dan regulasinya Pertamina, namun diatur langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

"Kita prihatin dengan kondisi antrean seperti itu, tetapi ini yang menentukan dari BPH Migas berapa besaran kuota Lampung," kata dia.

Terlebih jelasnya, saat ini masa pandemi Covid-19 sudah mengalami penurunan, dan kebijakan juga sudah mulai dilonggarkan maka ini akan menjadi pertumbuhan di segala bidang, akan tetapi dari BPH Migas malah mengurangi kuota solar.

"Termasuk SPBU saya kuotanya dikurangi, biasa 16000 liter sekarang jadi 8000 liter per harinya atau 50 persen. Kemudian solar ini juga tidak terkirim dengan jadwal, misalnya dikirim setiap jam 7 pagi kan enggak. Bisa jadi malam datang," ungkapnya.

Lanjutnya, mungkin maksud pemerintah baik untuk mengurangi dan menekan subsidi, tapi di satu sisi masyarakat pilihannya apa kalau setiap hari masyarakat pedagang, pakainya solar.

"Karena setiap SPBU nya berbeda ada yang dikirimkan dan ada juga hari itu tidak terkirimkan. Ketika masyarakat antri hari ini dan mereka tidak dapat, jadi besoknya dia akan antri lagi setiap hari. Itu yang menimbulkan kepanikan belanja yang merusak sistem," jelas Donny.

Oleh karenanya, Ia berharap pemerintah segera perbaiki terkait kuota solar ini, terlebih sudah mau masuk puasa dan lebaran.

"Jadi jangan tunggu persoalan itu menjadi memuncak, nanti seperti persoalan kminyak goreng yang mengembalikannya akan sulit lagi kan gitu," ucapnya.

"Jika pemerintah tidak ada uang, maka lebih baik harga solar dinaikkan, tapi jangan terlalu signifikan nanti tidak mampu membelinya dan juga jangan dibatasi kuotanya," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Polisi Tangkap Pemuda Penganiaya Tetangga