Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung bersama dengan kabupaten/kota terus berupaya membantu perbankan dalam percepatan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

"Untuk penyaluran KKS itu menjadi tanggungjawab Bank Himbara dan unsur pelaksana di Dinsos kabupaten/kota. Tapi kita ikut memberikan dukungan untuk percepatan agar kartu ini segera terbagikan agar uang bantuan segera bisa diambil," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, saat dimintai keterangan, Minggu (6/2/2022).

Ia melanjutkan, adanya KPM yang berlum menerima KKS hingga tahun 2022 ini lantaran adanya perluasan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akibat dampak dari pandemi Covid-19.

"Ada perluasan penerima yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akibat dampak dari pandemi Covid-19. Untuk di Lampung jumlahnya sekitar 135 ribu KPM. Dengan adanya perluasan itu otomatis kartu belum dipegang semua oleh penerima," katanya lagi.

Menurutnya, guna melakukan percepatan penyaluran KKS tersebut pihaknya juga turut mengerahkan pendampingan sembako hingga pendampingan PKH untuk memberikan secara langsung KKS kepada masyarakat yang dinyatakan menerima.

"Kita sudah membantu sosialisasi dan pendampingan sembako sampai pendampingan PKH ikut membantu Bank Himbara dalam menyerahkan kartu tersebut. Kita upayakan agar kartu ini segera tersampaikan kepada yang wajib menerima," kata dia.

Pada kesempatan tersebut ia juga berharap kepada masyarakat lansia atau penyandang disabilitas yang tidak bisa mengambil KKS secara langsung maka diminta untuk membuat surat kuasa.

"Untuk yang tidak bisa ambil bisa buat surat kuasa agar bisa di proses. Misal lansia sudah tidak bisa jalan maka bisa memberikan surat kuasa ke anak nya atau cucu nya sehingga tidak ada kendala," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, mengungkapkan jika 20 persen dana bansos KPM PKH di Lampung pada tahun anggaran 2021 belum tersalurkan dengan total dana mencapai Rp140 miliar. (*)

Video KUPAS TV : PENANGKAPAN PENGEDAR SABU JARINGAN PEKANBARU LAMPUNG