Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan Rp6,3 miliar yang akan digunakan untuk membangun 315 rumah tidak kayak huni (RTLH) melalui program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS).

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Thomas Edwin, melalui Kepala Bidang Perumahan August Riko, mengatakan jika 315 RTLH tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota yang ada di Lampung.

"Untuk tahun 2022 ini kami menganggarkan perbaikan untuk 315 RTLH yang tersebar di tujuh daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung," kata Riko saat dimintai keterangan, Minggu (6/2/2022).

Ia melanjutkan, ke tujuh daerah yang mendapatkan progam BSMS tersebut diantaranya Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

"Kami belum bisa menyampaikan berapa kuota untuk masing-masing daerah karena sampai saat ini masih dalam tahap validasi. Kami upayakan secepatnya selesai sehingga program ini bisa segera berjalan dan selesai tepat waktu," katanya lagi.

Menurut Riko, masing-masing kepala keluarga yang menerima program BSMS tersebut akan menerima dana sebesar Rp20 juta yang akan digunakan untuk membeli bahan bangunan sementara untuk pengerjaan dilakukan secara swadaya.

"Bantuannya ini berupa uang tunai Rp20 juta yang nanti di belanjakan bahan bangunan. Sementara untuk pengerjaan nya harus swadaya karena kita tidak menyiapkan anggaran untuk tukang. Syaratnya harus secara swadaya," ungkapnya.

Riko mengatakan, pada tahun anggaran 2022 ini pihaknya terlebih dahulu akan fokus terhadap pembangunan air minum, sanitasi baru perbaikan rumah. Hal tersebut juga sebagai salah satu langkah untuk mencegah angka stunting.

"Untuk tahun ini kita fokus air minum, sanitasi baru rumah. Karena selama ini yang di bangun fokus rumah sedangkan kamar mandi masih di kali atau di luar rumah. Ini juga sebagai salah satu program mendukung penurunan stunting dan penyediaan air minum yang bersih," tuturnya.

Menurutnya, pada tahun anggaran 2021 lalu Provinsi Lampung telah berhasil melakukan penanganan RTLH sebanyak 3.900 unit yang terdiri dari dana APBN 2.289 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) 633 unit, APBD provinsi 131 unit dan untuk APBD kabupaten/kota 847 unit.

"Untuk tahun ini dari APBN juga ada program nya melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Tapi untuk jumlah nya kami belum tahu karena belum dapat informasi dari kementerian dan ini pengajuan nya langsung dari kabupaten/kota ke pusat," tutupnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, berharap agar program perbaikan RTLH tersebut dapat dijalankan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang pantas untuk mendapatkan.

"Harapnya progam ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai orang yang tidak butuh tapi malah dapat bantuan sementara yang benar-benar butuh tidak pernah tersentuh bantuan," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya progam perbaikan RTLH tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan rumah tidak layak huni yang ada di Lampung. (*)

Video KUPAS TV : PERAMPOKAN DAN PENEMBAKAN DI AGEN BRILINK LAMTIM