Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rombongan Anggota komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Bandar Lampung dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi. Dipimpin oleh Robert Rouw anggota komisi V dari fraksi Nasdem sebagai ketua tim rombongan, dan H. Irmadi Lubis dari fraksi PDIP.

Spot pertama yang ditinjau yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) KPBU Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung. Kamis (27/01/22). 

Lewat kesempatan ini Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana pun meminta bantuan berupa anggaran guna menutupi kerugian yang dialami PDAM Way Rilau.

Bunda Eva, sapaan akrab Walikota Eva Dwiana mengatakan, pada 2021 ada lonjakan pembiayaan yang tidak bisa dibayar pihaknya sehingga membutuhkan bantuan dari pusat.

Sebelumnya, PDAM dan pemkot mengajukan DAK melalui kementerian PUPR sebesar Rp 27,9 miliar, namun yang terealisasi sebesar Rp 4.3 miliar, untuk tahun 2022 hal ini sangat tidak memadai.

"2019 aman lancar, 2020 aman, 2022 kami ada lonjakan pembiayaan yang tak bisa kami bayar, jadi kami minta tolong pada bapak ibu semua perwakilan dari DPR RI bisa mewakili kami agar kami dipermudah dan diberi keringanan untuk bantuan dari pusatnya, karena dari pusat ini PUPR banyak membantu kami terutama dari balai, mudah-mudahan DPR RI bisa membantu kelancaran masalah PDAM tahun pertama yang ada di Bandar Lampung," ujar Bunda Eva.

Bunda Eva tak lupa menambahkan, bahwa pada tahun 2018 pemkot menerima penghargaan sebagai kota terbaik pelaksana KPBU SPAM dari Kementerian PUPR dan mendapat hadiah dana pembangunan Rp 20 Miliar tapi sampai saat ini belum terealisasi.

"Mudah-mudahan dari pak direktur (PUPR) bisa membantu merealisasikan, katanya sih di 2023, tapi kalau lebih cepat lebih bagus pak, karena untuk membantu juga kekurangan pembiayaan," ujarnya.

Di lain sisi, Direktur PDAM Way Rilau Suhendar berujar, pandemi Covid-19 menambah parah dan menghentikan sementara kegiatan proyek, karena refocusing anggaran semua ke penanganan pandemi.

"Covid 19 inikan bencana non alam, semua level kena hampir semua daerah kolaps, APBD defisit, nah karena ini proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni air minum terkendala. Kota hanya tuan rumah, tapi masalahnya PUPR malah mengatakan perjanjian kerjasama, PDAM ini kan di hilir nah oleh karenanya kalau Pemda gak dibantu bagaimana mungkin apalagi ini sedang covid, maka  kemarin walkot mengajukan bantuan Rp27,9 miliar tapi malah hanya di setujui Rp4,3, hanya seperberapanya itu, tidak memenuhi yang kita harapkan dari komisi 5 tadi," ujarnya.

Sementara itu perwakilan komisi V DPR RI yang sekaligus juga ketua tim rombongan, Robert Rouw mengatakan, tidak semua daerah di Indonesia mendapat kesempatan program seperti ini. Maka dari itu harus digunakan sebaik mungkin dengan menggandeng banyak pihak.

"Harapan kami tentunya, kami berterimakasih kepada pemerintah yang sudah  mempunyai satu program seperti di Lampung ini, karena di Indonesia tidak semua daerah mendapatkan program seperti ini, kita termasuk baik, hanya saja apa yang disampaikan oleh pimpinan akhir-akhir ini ada permasalahan, dan tidak ada  permasalahan yang tak bisa diselesaikan asal duduk bersama-sama, ini yang harus saling memberi masukan," ujar Robert.

Perlu diketahui sebelumnya, PDAM memiliki hutang sebab pemasangan sambungan rumah oleh PDAM tidak berjalan sesuai rencana karena keterlambatan pemasangan dalam pembangunan jaringan perpipaan.

Tahun ke 1 target pemasangan 14000 sambungan rumah hanya terealisasi 4.934 (35%). Tahun ke 1 tagihan air curah perbulan mencapai Rp 2 miliar dan terbayar Rp 500 juta. Tahun ke 2 tagihan air curah perbulan bertambah mencapai Rp 3.6 miliar.

Sampai bulan Desember 2021 total tagihan air curah sebesar Rp 26.939.148.529,- sudah dibayar oleh PDAM sebesar Rp 5.104.700.514,- terhutang sebesar Rp 21.834.448.015. (*)

Video KUPAS TV : BEDAIN SNEAKERS ORIGINAL dan PALSU/KW - Owner Werken Store