BPPRD Lamsel Targetkan PAD Dari Menara Telekomunikasi Capai Rp 1 Miliar
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Burhanuddin. Foto: Edu/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Lampung Selatan, Burhanuddin menargetkan tahun ini akan meraih pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar)..
Menurut manatan Kepala Dinas Pendidikan Lamsel itu, untuk dapat mengejar itu, pihaknya tahun ini akan membuat sistem pembayaran retribusi melalui online, "Sehingga para vendor menara tersebut nantinya tidak lagi repot-repot harus datang ke kantor (BP2RD) untuk membayar retribusi usahanya," ungkap Burhanuddin pada Kupastuntas.co, Jumat (21/01/22).
Dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus untuk membangun aplikasi online tersebut, dan ditargetkan bulan Juni mendatang sudah bisa diujicobakan. Sehingga bulan September dimana biasanya para pelaku usaha menara mulai melakukan pembayaran retribusi usahanya.
Burhanuddin menjelaskan retribusi menara telekomunikasi tersebut awalnya dikelola pihak Dinas Komuniasi dan Informatika (Kominfo), baru pada awal tahun 2021 pindah ke BP2RD.
Saat ini juga mereka gencar melakukan sosialisasi terkait retribusi itu dan juga terkait Pajak PBB-nya. Dimana selama ini mereka menilai ada yang kurang pas soal NJOP dari beberapa menara yang ada. Sehingga hasil pajak PBB-nya menjadi kecil.
Oleh karenanya, kata dia, mereka gencar mensosialisasikan akan diadakan penataan ulang tapak menara telekomunikasi, dimana selama ini dikategorikan di desa, padahal semestinya yang namanya usaha itu kategori kota, dengan begitu NJOP akan naik. (*)
Berita Lainnya
-
Lonjakan H-6 Lebaran, 88 Ribu Pemudik Menyeberang dari Jawa ke Sumatera
Senin, 16 Maret 2026 -
Penyidikan Kasus Anak di Sidomulyo Berlanjut, Polisi Dalami Petunjuk Jaksa dan 13 Nama
Minggu, 15 Maret 2026 -
Operasi Ketupat 2026 Dimulai, Kapolres Lamsel Ingatkan Personel Hindari Ego Sektoral
Kamis, 12 Maret 2026 -
109 SPPG di Lampung Selatan Belum Kantongi SLHS, DPRD Minta Dinas Dampingi Pengelola
Kamis, 12 Maret 2026








