Realisasi Belanja APBN 2021 di Lingkup Provinsi Lampung Terserap 96.39 Persen
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, mencatat jika realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah setempat sebesar Rp 15.48 triliun atau 96.39 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, saat memberikan keterangan dalam kegiatan kinerja APBN 2021 dan Outlook APBN 2022, Kamis (20/1/2022).
Ia merincikan, beberapa jenis belanja yang bersumber dari APBN tersebut diantaranya belanja pegawai dengan pagu Rp 3,372,606,533,000 dan terealisasi Rp 3,395,715,884,381 atau 100.69 persen.
Selanjutnya belanja barang dengan pagu Rp 3,290,029,909,000 dan terealisasi Rp3,092,824,859,143 atau 94.01 persen. Dilanjutkan dengan belanja modal dengan pagu Rp 3,539,214,863,000 dan terealisasi Rp 3,259,540,416,193 atau 92,10 persen.
Dilanjutkan untuk belanja bantuan sosial dengan pagu Rp 26,275,200,000 dan terealisasi Rp 26,270,700,000 atau 99.98 persen dan terakhir ialah belanja transfer dengan pagu Rp 5,828,533,671,000 dan terealisasi Rp 5,703,369,341,020 atau 97.85 persen.
"Realisasi belanja APBN sebesar Rp 15.48 triliun atau 96.39 persen dan ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Realisasi tertinggi adalah belanja pegawai 100.69 persen dan terendah belanja modal 92.10 persen," ungkapnya.
Sementara itu untuk pagu APBN Provinsi Lampung tahun 2022 total Rp 8,3 triliun yang terinci untuk belanja pegawai berjumlah Rp 3,7 triliun, belanja barang Rp 2,8 triliun, belanja modal Rp 1,7 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 32,1 miliar.
"Untuk realisasi APBN 2022 hingga tanggal 18 Januari 2022 bagi belanja pegawai Rp178 miliar, belanja barang Rp699 juta, belanja modal Rp 50 juta, sehingga total ada Rp179 miliar dan ini jumlahnya akan terus berjalan," kata dia.
Menurutnya, pihaknya saat ini terus berupaya agar setiap triwulan pagu APBN Provinsi Lampung terus terserap guna meminimalisir adanya penumpukan di akhir tahun.
"Kita upayakan serapan APBN tidak menumpuk pada akhir tahun karena kebermanfaatan dana berkurang, dan akan diupayakan serapan terjadi setiap triwulan," katanya. (*)
Berita Lainnya
-
HMI Badko Sumbagsel Soroti Pemprov Lampung Soal Pergeseran Dana Inpres 2024 Dari Lamteng ke Tanggamus
Jumat, 26 April 2024 -
Telan Anggaran 12 Miliar, Jembatan Siger Milenial Ditarget Rampung Agustus 2024
Jumat, 26 April 2024 -
Puluhan Nasabah KUR di Lamsel Ditipu Calo, BRI Turunkan Tim Guna Investigasi
Jumat, 26 April 2024 -
Korupsi KUR Bank BUMN Rp1.2 Miliar, Kejari Bandar Lampung Tetapkan Satu Tersangka
Jumat, 26 April 2024