Korupsi Uang Kas dan Gaji Honorer, Eks Bendahara BPBD Kota Balam Divonis 3 Tahun Penjara
Suasana sidang Krissanti terdakwa kasus korupsi uang kas dan gaji honorer BPBD Balam di PN Bandar Lampung. Foto: Wulan/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Mantan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, Krissanti divonis tiga tahun penjara atas penggelapan kas dan gaji honorer.
Dalam vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Hendro Wicaksono di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung, menyatakan bahwa terdakwa Krissanti terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan pasal Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta dan subsider 2 bulan serta uang pengganti sebesar Rp 173.962.071,00," katanya saat membacakan putusan, Kamis (20/1/22).
Uang pengganti itu dengan cara dititipkan melalui Bendahara BPBD Kota Bandar Lampung, untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 bulan.
Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dita Adrian yang menuntut Terdakwa Krissanti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Atas putusan tersebut majelis hakim menanyakan kepada Penasihat hukum terdakwa Krissanti dan JPU apakah menerima putusan tersebut atau akan pikir-pikir.
"Kami akan pikir-pikir yang mulia," kata Penasihat Hukum Krissanti, Nopan Sidharta.
"Pikir-pikir yang mulia," kata JPU Dita Adrian. (*)
Video KUPAS TV : EMBUNG SENILAI 800 JUTA JEBOL, AKSES WARGA TERHAMBAT
Berita Lainnya
-
Microsoft 365 Gangguan Global, Pemkot Bandar Lampung Ingatkan ASN Waspada Pencurian Data
Senin, 16 November 2026 -
Walikota Eva Dwiana Kirim Uang Duka untuk Tiga Warga Way Kandis
Senin, 16 November 2026 -
Operasi Zebra Krakatau 2026 Dimulai, Kapolda Lampung Tekankan Personel Selalu Beri Keteladanan Berlalu Lintas
Senin, 16 November 2026 -
Moge Harley Davidson Tabrak Truk Fuso di Pesisir Barat, Pengendara Tewas
Senin, 16 November 2026



