Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemprov Lampung mendistribusikan sebanyak 336 ribu liter minyak goreng untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar di 15 kabupaten/kota. Minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp14 ribu per liter.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, M. Zimmi Skill, mengatakan kegiatan operasi pasar tersebut menggandeng PT Tunas Baru Lampung.

"Pemprov Lampung serta kabupaten/kota siap menggelar operasi pasar minyak goreng. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat di tengah peningkatan harga," kata Zimmi usai rapat dengan PT Tunas Baru Lampung, di kantornya, Senin (17/1).

Ia menerangkan, operasi pasar tahap awal digelar di Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Lampung Utara, dengan alokasi 18 ribu liter per daerah.

Kemudian di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Metro masing-masing mendapatkan alokasi 30 ribu liter minyak goreng.

Sedangkan Kota Bandar Lampung mendapatkan alokasi 36 ribu liter minyak goreng. Sehingga total minyak goreng yang akan didistribusikan sebanyak 336 ribu liter.

"Kenapa alokasinya berbeda-beda, karena kami sesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Jadi yang penduduknya padat diberikan alokasi lebih banyak dari daerah yang lain," jelas dia.

Zimmi menerangkan, jadwal pelaksanaan operasi pasar di kabupaten/kota ditentukan oleh masing-masing daerah, dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh PT Tunas Baru Lampung.

"Untuk jadwal operasi pasar di daerah, kami masih menunggu informasi. Mengingat distributor pabriknya hanya satu. Diharapkan operasi pasar ini akan selesai pada bulan Januari ini," ungkapnya.

Zimmi melanjutkan, operasi pasar murah minyak goreng yang digelar Pemprov Lampung akan dilakukan dua kali dalam satu minggu, dengan alokasi 3.000 liter di setiap lokasi.

"Untuk provinsi, operasi pasar akan dilaksanakan setiap hari Senin di lapangan Korpri dan Rabu di Bazar Rebo depan kantor Disperindag. Kami siapkan kuota 3.000 liter per titiknya," imbuhnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya, mengatakan kenaikan harga minyak goreng sudah berulang kali terjadi.

Namun, tidak pernah ditemukan langkah konkret untuk mengatasinya.

Menurutnya, langkah pemerintah menyediakan subsidi minyak goreng juga tidak menyelesaikan masalah. Semestinya, mencarikan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mampu.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Lampung hanya meringankan beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Harapannya, subsidi juga diberikan untuk UMKM karena minyak goreng merupakan bahan baku," saran Asrian, kemarin.

Menurutnya, dalam jangka panjang diperlukan transformasi terhadap pasar terutama untuk kebutuhan pokok. Pemerintah harus membuat regulasi dan menetapkan apa saja yang masuk komoditas pangan strategis.

"Pemerintah juga harus mengatur pasarnya agar tidak terjadi spekulasi dan mekanisme pasar yang tergantung pada harga internasional. Harusnya bisa dilokalisir dengan  biaya produksi berdasarkan harga berlaku lokal," papar dia. (*)

Artikel ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa, 18 Januari 2022 dengan judul "Pemprov Distribusi 336 Ribu Liter Minyak Goreng di 15 Daerah"