Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sejumlah pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan awak media menerima vaksin ketiga (booster) yang diadakan di lantai 5 gedung parkir pemkot Bandar Lampung, Selasa (18/1/2022).

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan bahwa target vaksin hari ini adalah kepala OPD, kepala bidang, sekretaris, camat, lurah, dan media di Kota Bandar Lampung.

“Insya Allah pegawai OPD di Bandar Lampung secara bertahap kita lakukan vaksinasi juga, dan masyarakat semua akan kita lakukan, secara bertahap,” ungkapnya.

Ia berharap agar masyarakat mau bekerjasama dan mengimbau anggota keluarganya yang lansia agar mau divaksin booster.

“Bunda ingin masyarakat melakukan vaksin booster ini agar aman, kita doakan varian baru omicron tidak ada di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri menyampaikan bahwa dinkes menyiapkan sebanyak 350 dosis booster hari ini.

“Jenis vaksin yang kita siapkan untuk kegiatan hari ini hanya Pfizer. Tapi di puskesmas kita sediakan tiga jenis itu, Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca,” kata Desti.

Desti mengatakan bahwa untuk menerima vaksin booster ini sebaiknya memang sudah 6 bulan setelah vaksin dosis kedua dilakukan.

“Lansia yang udah 6 bulan dari dosis kedua 31 Juli 2021, silahkan datang ke puskesmas di dekat rumahnya masing-masing,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat umum dapat membawa keluarganya yang lansia ke Taman Wisata Kuliner UMKM Bung Karno untuk menerima booster.

“Di sentra UMKM juga kita melayani vaksin booster, tapi untuk lansia saja,” ujarnya.

M. Umar, Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Bandar Lampung yang hari ini menerima vaksin booster mengatakan bahwa tidak ada efek apapun yang Ia rasakan setelah sekitar 15 menit disuntik booster.

“Iya Alhamdulillah tidak ada efek apapun. Tadi saya menerima dosis ketiga dengan Pfizer sedangkan dosis pertama dan keduanya adalah Sinovac,” ungkapnya. (*)

Video KUPAS TV : DIDUGA KORUPSI DANA 55 MILIAR, STATUS KONI JADI PENYIDIKAN UMUM