Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, mencatat jika realisasi pendapatan pemda setempat pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp7,48 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Adi Erlansyah, mengatakan jika realisi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,26 triliun, dana transfer pemerintah pusat Rp4,20 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah Rp18,01 miliar. 

"Untuk realisasi pendapatan kita sedang proses penghitungan. Namun angka sementara jika dilihat dari setoran realisasinya mencapai 99,27 persen. Dari target sebesar Rp7,5 triliun dan sampai saat ini sudah terealisasi Rp7,4 triliun," kata Adi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/1/2022).

Ia melanjutkan, realisasi pendapatan Pemprov Lampung mengalami peningkatan sebenar 6,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi Rp7,01 triliun. Diantaranya terdiri dari PAD Rp2,84 triliun, dana transfer ke daerah Rp4,12 triliun dan dana lainnya Rp55,38 miliar.

"Pada tahun 2020 kemarin pendapatan daerah anjlok karena masa pandemi Covid-19 pendapatan kita turun. Baik yang bersumber dari PAD dan dana transfer pusat. Penurunannya mencapai 4,4 persen atau sekitar Rp250 miliar jika dibandingkan dengan 2019," tuturnya.

Menurut Adi, peningkatan pendapatan daerah yang terjadi di Lampung sebagian besar ditopang oleh PAD yang kontribusi nya mencapai 83 persen dari total keseluruhan proyeksi pendapatan ditahun 2021 kemarin.

"PAD memberi kontribusi 83 persen lebih untuk pendapatan. Kemarin PAD kita targetkan mencapai Rp3,3 triliun sementara realisasi nya sebesar Rp3,26 triliun atau 97.81 persen," kata dia.

Adi merincikan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan Rp890 miliar dan terealisasi Rp880 miliar atau 98,92 persen. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan Rp624 miliar terealisasi Rp613 miliar atau 98,32 persen.

Selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan Rp560 miliar terealisasi Rp626 miliar atau 111.95 persen. Pajak Air Permukaan ditargetkan Rp5 miliar dan terealisasi Rp5,5 atau 111.09 persen. Pajak rokok ditargetkan Rp574 miliar dan terealisasi Rp594 miliar atau 103.5 persen.

"Dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Pemprov Lampung ini semuanya sudah menerpakan dan menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi ini untuk memastikan data yang benar dan tidak terjadi kebocoran," katanya.

Pada tahun anggaran 2022 ini, lanjut Adi, total pendapatan daerah Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai Rp7,55 triliun dimana yang bersumber dari PAD ditargetkan mencapai Rp3,44 triliun.

"Untuk mencapai target tersebut kami memaksimalkan penerimaan dan menekan kemungkinan terjadinya kebocoran. Semua potensi yang ada di intensifkan pemungutannya. Kemudian menerapkan teknologi seperti aplikasi juga sangat bermanfaat untuk memastikan data yang benar dan tidak terjadi kebocoran," tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lampung, Eko Budi Sulitio, pemerintah daerah harus melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sektor pajak.

"Pemerintah daerah harus se kreatif mungkin dalam menggali sumber pendapatan. Terlebih yang paling besar dalam menopang pendapatan adalah dari sektor pajak kendaraan bermotor," kata dia.

Ia melanjutkan, salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pemda ialah dengan memberi peringatan kepada masyarakat yang memasuki masa wajib pajaknya habis.

"Masyarakat yang waktu bayar nya sudah mendekati bisa diberikan pemberitahuan sehingga tidak sampai mati pajak. Karena terkadang banyak masyarakat yang lupa. Jadi dia sistem nya seperti PLN gitu," katanya. (*) 

Video KUPAS TV : WARGA RESAH BANYAK PENCURIAN MOTOR DI BANDAR LAMPUNG