Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan, menyebutkan bahwasanya National Paralympic Committee (NPC) Lampung di tahun 2022 mendatang tidak mendapatkan kucuran dana hibah lagi.

Menurutnya, dana hibah itu sendiri dibentuk oleh undang-undang yang itu dapat dilakukan setiap tahun. Tapi ternyata dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hanya menyebut dua organisasi yang dibentuk langsung oleh undang-undang yang mendapatkan dana hibah setiap tahun nya.

"NPC ini mungkin diantara yang tidak termasuk dapat diberikan dana hibah setiap tahun nya. Jadi kalau 2021 sudah diberikan maka di 2022 dari aturan yang ada itu tidak memungkinkan untuk diberikan lagi," ujar Qudrotul Ikhwan, saat dimintai keterangan, Senin (13/12/2021).

Oleh karenanya, pihaknya juga akan menyiasati kegiatan Dispora ini untuk memfasilitasi apa kegiatan mereka (Atlet Disabilitas), tapi dilihat juga anggaran di Dispora sendiri ada tidak.

"Nemun tetap pemerintah dengan berbagai cara akan dilakukan, termasuk pada teman-teman yang memiliki kelebihan harta, baik perorangan maupun organisasi, bisa juga perusahaan untuk membantu atlet difabel, karena sejatinya mereka memiliki bakat kemampuan," terangnya.

Qudrotul mengaku, Provinsi Lampung APBD-nya tidak seperti Sumatera Selatan dan DKI Jakarta, yang memang belum begitu maksimal. Namun demikian itu bukan sebuah alasan untuk tidak memperhatikan keberadaan para atlet paralympic ini.

"Kita bisa komunikasi antara pengurus dengan pemerintah provinsi, tentu ini harus dibangun. Tapi kalau kita hanya mengeluh di luar ya tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi kalau kita bisa melakukan komunikasi saya kira itu bisa kita siasati dan atasi," timpalnya.

Akan tetapi jelas jika selama ini Pemprov dianggap tidak memperhatikan sama sekali silakan, karena tingkat kepuasan masing-masing pihak itu berbeda.

Ia juga menyebut, pelantikan kepengurusan NPC Lampung di gedung Pusaban itu juga salah satu bentuk perhatian.

"Tadi saya sudah bicara dengan Kadispora untuk bagaimana menyiasati ini. Karena kita tahu, kita ini dibingkai oleh aturan-aturan formal dan aturan-aturan hukum positif, yang kalau kita salah sedikit meskipun hanya Rp1.000 bisa mengakibatkan kita pindah kos lain yang tidak diinginkan," tandasnya. (*)