Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) masih jauh dari kebutuhan ideal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Pesisir Barat Ali Yudiem S.H., mengatakan selama ini pemerintah dinilai kurang maksimal dalam menjalankan roda Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Pesisir Barat.

"Bukan permasalahan ASN yang kurang tetapi kurang tegasnya Pemkab Pesibar untuk tidak memberikan rekomendasi pindah tugas bagi ASN ke Kabupaten lain sedangkan untuk kuota penerimaan ASN di Kabupaten Pesisir Barat sedikit," jelas Ali Yudiem saat dimintai keterangan, Rabu, (01/12/2021).

Ali mengatakan hal tersebut yang harus dipertanyakan mengapa sangat mudah bagi Pemkab memberikan rekomendasi tersebut padahal kebutuhan ASN di Pemerintah setempat masih kurang.

"Artinya kebutuhan ASN tidak akan terpenuhi jika kita membuka penerimaan ASN di Pesisir Barat dengan jumlah yang sedikit tetapi dibarengi juga dengan pengurangan ASN yang diberikan rekomendasi untuk pindah ke Kabupaten lain," tegasnya.

Mestinya saat ini Pemerintah harus lebih ketat untuk memberikan peluang pindah nya ASN ke Kabupaten lain jika Pemkab tau bahwa saat ini kita masih kekurangan ASN untuk menjalankan roda Pemerintahan.

"Sebenarnya Pemkab tidak boleh sembarangan memberikan rekomendasi pindah tugas bagi ASN, tetapi fakta yang ada sekarang seperti itu, oleh karena itu harus ada ketegasan dari Pemerintah terkait hal tersebut agar kebutuhan ASN terpenuhi," jelasnya.

Iya juga menambahkan bahwa Pemkab Pesibar harus ekstra berjuang dalam mencari banyak formasi yang di butuhkan untuk mengisi kekurangan ASN tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Terkait belum maksimalnya roda Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat saat ini Ali mengatakan kendala utama ada pada sumber daya manusia.

"Dalam artian ASN yang siap pakai di Kabupaten Pesisir Barat saat ini mungkin hanya ada 50 persen, sedangkan untuk TKD  saat ini yang membantu jalan nya roda pemerintahan saat ini mungkin hanya ada sekitar 20 persen yang siap pakai," jelas Ali.

Dengan kondisi SDM yang sangat minim tersebut Ali mengatakan birokrasi yang berjalan di Pesisir Barat hingga saat ini belum maksimal.

"Karena birokrasi itu berjalan baik bukan di tentukan oleh banyak nya ASN ataupun TKD tapi ditentukan dari kualitas dan kuantitas SDM yang ada, karena jika bicara pegawai baik ASN dan TKD sama-sama pegawai jadi kurang banyak apa lagi kita, tetapi mohon maaf untuk SDM nya belum siap pakai," tegasnya.

Iya menambahkan untuk mengelola pemerintahan itu tidak gampang, oleh karena itu untuk menjalankan pemerintahan dengan baik juga di butuhkan SDM yang baik pula.

"Artinya jika dia sudah di tetapkan sebagai ASN berarti dia sudah siap untuk bekerja dan siap menjalankan tugasnya," katanya. (*)