Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota (Pemkot) setempat untuk dapat melihat berbagai aspek kepentingan dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayahnya.

Hal itu, buntut dari aksi PKL yang hari ini melakukan demo penolakan atas relokasi mereka dari Jalan Bukit Tinggi ke lantai 2 dan 3 pasar Bambu Kuning.

"Semangat walikota dalam menata beberapa pasar sebaiknya juga memperhatikan aspek-aspek berbagai kepentingan dalam hal ini khususnya pedagang," ujar anggota komisi II DPRD kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, yang ikut hadir ditengah-tengah massa aksi itu. Rabu (17/11/2021).

"Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, apalagi muncul persepsi memutus penghasilan atau rezeki yang selama ini mereka dapatkan," tegasnya.

Lanjutnya, semangat yang ada di pemerintah kota Bandar Lampung dalam menata dan merapihkan pasar ini bukan hanya semangat relokasi tanpa menghitung dampak-dampak yang akan ditimbulkan.

Semisal kata kader PKS itu, pasar Tanah Abang di Jakarta yang telah dikelola secara modern tetap mengakomodir para pedagang kaki limanya.

"Maka khusus para PKL di Bambu Kuning baik juga diberi semacam awning (semacam kanopi) yang dibuat secara resmi dan rapi, sehingga terlihat lebih tertata dan menghilangkan kesan kumuh," pintanya.

Ia juga menjelaskan, bahwasannya para PKL tersebut berjanji akan berkomitmen jika Pemkot juga memberikan kesempatan padanya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar.

"Para pedagang yang saya temui juga sepakat dan mau berkomitmen, menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar Bambu Kuning yang telah melegenda di Kota Bandar Lampung," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : OKNUM GURU NGAJI DI KOTAAGUNG C4BULI 7 MURIDNYA